Walikota Kupang Geram Terkait Mangkirnya Kadis PU-PR Saat Sidang Soal Rakyat

Walikota Kupang Geram Terkait Mangkirnya Kadis PU-PR Saat Sidang Soal Rakyat

118 Read

 

Kupang–  Mangkirnya Kepala Dinas PU-PR Kota Kupang dan beberapa Kepala Bidang di sidang DPRD membuat geram Walikota Kupang, Jonas Salean. Walikota menyatakan siap memberi teguran keras secara tertulis.

“Saya tahu kesehatan Kepala Dinas PU-PR ini kurang bagus, namun harus ada pemberitahuan. Saya sudah perintahkan Sekda untuk segera keluarkan surat teguran untuk Kadis dan beberapa kepala bidang,” tegas Jonas kepada wartawan, Kamis (22/6/2017).

Menurut Jonas, ketidakhadiran Kadis PU-PR berkaitan dengan temuan BPKP perwakilan NTT soal penerimaan sewa alat berat milik Pemkot ke pihak rekanan yang dikelola Dinas PU-PR. Penerimaan sewa alat berat yang diterima hingga kini masih Rp. 50 juta yang belum disetor ke daerah.

“Sebenaranya dalam penyewaan ini harus ada SOP nya. Karena untuk menyewa louder perjam saja Rp.1. 600 juta. Seandainya 24 jam sudah cukup besar jumlah sewanya. Belum lagi sewa walas untuk tutup jalan lapen yang berlubang yang dilakukan oleh rekanan, harus ada perjanjian yang jelas karena itu merupakan pungutan daerah yang sudah ada Perdanya,”  kata Jonas.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Kupang menyatakan siap menjemput paksa Kadis PU-PR beserta lima kepala bidang yang mangkir dalam sidang.

“Kami DPRD Kota Kupang secara tegas dan merekomendasikan agar Satpol PP segera menjemput mereka yang ada di Dinas PU-PR kota kupang,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Marthinus J. Medah.

Menurut Medah, sikap Kepala Dinas PU-PR beserta stafnya patut dilawan, karena agenda sidang itu untuk kepentingan masyarakat.

“Kehadiran pemerintah dalam sidang ini  untuk kepentingan dan kesejahtraan masyarakat, sehingga dalam sidang pembahasan pertanggung jawaban anggaran ini setiap kepala dinas harus hadir,” kata Medah.

Anggota Banggar DPRD, Livingston Ratu Kadja mengatakan, sikap Kadis PU-PR menunjuka arogansi dan mempermainkan tugas DPRD, sehingga pihaknya siap perintahkan Satpol PP untuk menjemput secara paksa.

“Kami minta ketegasan pimpinan sidang agar mereka di jemput paksa saja, karna sidang ini tertunda karena ketidakhadiran Dinas PU-PR saja,” tegas Ratu Kadja.

Zeyto Ratuarat yang juga anggota Banggar mengatakan, dengan ketidak hadiran Dinas PU-PR setiap kali sidang ini dianggap telah melecehkan DPRD. Sehingga, menurut Zeyto, perlu adanya ketegasan dari pimpinan DPRD terhadap  dinas tersebut, karena akan menjadi contoh oleh dinas lain.

“Soal dinas PU-PR kami anggota Banggar minta ketegasan dari pimpinan sehingga bisa menjadi contoh bagi dinas lainya,” tegas Zeyto. (Kevin Manu)

 

Komentar Anda?