Cegah Politik Uang di Pilkada 2018, Bawaslu Revisi Aturan 

0
124
 

KUPANG- Bawaslu RI tengah menyiapkan peraturan untuk Pilkada 2018 lewat revisi Peraturan Bawaslu 13/2016. Yang menjadi perhatian dalam revisi Perbawaslu tersebut adalah sanksi administrasi.

Salah satu yang menjadi fokus ialah terkait politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang terjadi saat masa tenang. Sehingga tenggat masa kedaluwarsa juga menjadi poin yang akan direvisi.

“Intinya bahwa yang kami revisi poin tenggat masa kedaluwarsanya. Di Perbawaslu 60 hari, itu sangat tidak aplikatif. Karena pengalaman pilkada kemarin banyak kejadian pelanggaran money politik yang TSM. Sebetulnya terjadinya banyak pas masa tenang, bukan pas jauh hari sebelum hari pemungutan suara,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan kepada wartawan di Kupang saat meresmikan pojok pengawasan pertisipatif Pemilu, Selasa (24/10/2017). 

Terkait penanganan hukum, Abhan menyatakan Bawaslu telah menyiapkan peraturan lain yang menyangkut pelanggaran. Di antaranya mengenai pengawasan, sengketa, dan pelanggaran administrasi yang berubah dari rekomendasi menjadi putusan.


“Kami sudah siapkan untuk revisi dan peraturan lain yang menyangkut penanganan pelanggaran, misalnya mengenai pengawasan dan penanganan pelanggaran agar komprehensif,” ucapnya.

IMG-20171024-WA0067

Akan Jadi Pusat Kajian

Program pusat pengawasan partisipatif itu bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses Pemilu.

“2018 adalah tahun Pemilu termasuk di NTT dari Pilbup, Pilgub hingga Pilpres. Sebagai penyelenggara kami sadar bahwa Pemilu adalah kepentingan masyarakat untuk itu program ini dilounching,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Dia berharap, pertisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi terus meningkat. Program ini akan mendorong masyarakat untuk bagaimana berpartisipasi untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu.

“Jumlah pengawas sangat terbatas dibanding dengan wilayah cakupan yang harus diawasi. Semoga dengan program ini bisa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan,” papar Abhan.

Dia menambahkan, pojok pengawasan akan terus menjadi pusat kajian/studi data bersama bagi kinerja Bawaslu.

Tolak Politik Uang

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan saatnya masyarakat harus berani menolak politik uang (money politic) karena, money politik menurut Abhan, merupakan kejahatan besar dalam demokrasi Indonesia. 

Politik transaksional, menurut dia akan berdampak pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Jika prosesnya diawali dengan money politic maka saat jadi pemimpin yang terpikir hanyalah untuk mengembalikan modal, tidak bekerja untuk rakyat,” pungkas Abhan. (Dian/In Benk/OK)