Pelanggaran HAM di Sumba Meningkat, Catatan Hitam di Era Reformasi

0
165

SUMBA– Memperingati hari  Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia 10 Desember,
Forum Peduli Pembangun Sumba Timur (FP2ST) menggelar aksi damai, Selasa (11/12/2018).

Baca juga : FPR Desak Polda NTT Cabut MoU dengan BPN

Aksi ini merupakan bagian dari upaya mendorong dan mendukung negara dan lembaga penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk secara serius dan tegas  menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia khusunya di NTT (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya).

Koordinator FP2ST Kupang, Deddy F. Holo mengatakan, pelanggaran HAM di pulau Sumba marak terjadi. Dari hasil investigasi FP2ST, ditemukan fakta bahwa sebagian pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh lembaga penegak hukum (oknum kepolisian).

Salah satu kasus yang masih hangat dan menjadi perhatian publik adalah belum adanya sikap dan kejelasan yang tegas dari negara terkait kasus penembakan terhadap Poro Duka yang terjadi pada bapril 2018 di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

“Kami mengutuk keras prilaku aparat yang melakukan pelanggaran HAM. Negara seolah-olah absen dalam menyelasaikan dan menindak tegas pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang tahun 2018,” katanya.

Baca juga : Pembangunan Jembatan Waima Terindikasi Korupsi, Mahasiswa-Pemuda Lembata Jakarta Datangi KPK 

Absennya negara dalam penuntasan kasus HAM di Indonesia tentu saja memberikan kesan yang tidak baik di mata dunia internasional. Negara harus mampu memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap warga negaranya.

Kejadian sepanjang tahun 2018 di NTT khususnya pulau Sumba menambah catatan hitam pelanggran HAM di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh kepolisian sebagai alat negara yang seharusnya melayani dengan baik tidak diimplementasikan dalam tatanan kebangsaan saat ini. Poro Duka, Agustunisu Ana Mesa menjadi korban dari tindakan represif alat negara terhadap masyarakat sipil yang tidak berdaya.

FP2ST bersama ratusan warga menggelar aksi damai memperingati hari HAM sedunia di Sumba

Dia mengatakan, di pulau Sumba pelanggaran HAM berat dalam satu tahun terakhir cukup menjadi perhatian dunia terkait oknum aparat yang melakukan penembakan terhadap warga sipil.

Pada April 2018 peristiwa pelanggaran HAM terjadi di Sumba Barat. Seorang petani bernama Poro Duka menjadi korban pelanggaran HAM. Poro Duka ditembak oleh aparat kepolisian Sumba Barat ketika berjuang mempertahankan tanah yang akan dikuasai oleh investor. Tak lama berselang pada bulan Agustus 2018, seorang petani asal Sumba Barat Daya bernama Agustinus Ana Mesa alias Hengky ditembak oleh aparat sampai harus diamputasi.

“Proses hukum kasus pelanggaran HAM berat ini belum ada kejelasan,” tandasnya.

Polri Harus Bertanggungjawab

Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Sumba menurut FP2ST, dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena itu, FP2ST meminta, Polri sebagai pengayom masyarakat harus bertanggungjawab dan mengusut tuntas kasus-kasus penembakan warga sipil di Sumba.

Menurut FP2ST, masyarakat Sumba-NTT masih jauh dari jaminan HAM yang tertuang dalam UU RI No. 39 Tahun 1999. Banyak masyarakat NTT yang diperdagangkan ke luar negeri (human trafficking). Data dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2018 buruh migran NTT yang telah meninggal mencapai 89 korban. Rumah Perempuan Kupang juga mendata banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di NTT dari tahun 2002-2017 sebanyak 3.621 kasus kekerasan.

Baca juga : Ampera Kupang Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waima Lembata

Sepanjang tahun 2018 di Pulau Sumba ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum kepolisian dan koorporasi (perusahaan).

FP2ST menggelar aksi damai memperingati hari HAM sedunia di Sumba

Hasil investigasi tim dilapangan ditemukan fakta bahwa sebagian pelanggaran HAM tersebut bersentuhan dengan persoalan wilayah kelola rakyat (lahan) dimana alih fungsi lahan menjadi indikator pelanggaran HAM baik itu sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup.

8 Tuntutan FP2ST : 

1. Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat (Poro Duka) di Sumba Barat-NTT.

2. Meminta pihak kepolisian untuk bertangungjawab terhadap kasus penembakan masyarakat sipil di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

3. Hentikan segala tindakan kekerasan dan itimidasi terhadap masyarakat sipil di pulau Sumba-NTT.

4. Meminta KAPOLRI untuk secara serius menyelesaikan penegakan hukum terkait persoalan HAM di pulau Sumba-NTT.

5. Meminta DPRD untuk segera membentuk pansus dan melakukan investigasi terkait pelanggaran HAM di Sumba.

6. Publik meminta kepastian hukum pelaku pelanggaran HAM berat di Pulau Sumba-NTT

7. Meminta Bupati Se-Sumba untuk serius menerapkan kebijakan pembangunan yang berbasis HAM, melindungi masyarakat dan wilayah kelolanya.

8. Tangkap dan adili pelaku pembunuhan Margareta Wada Padda di Sumba Barat Daya. (OK/L6)