Pembangunan Jembatan Waima Terindikasi Korupsi, Mahasiswa-Pemuda Lembata Jakarta Datangi KPK 

0
17

JAKARTA- Aliansi Mahasiswa Pemuda Lembata Jakarta (AMATATA) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/12/2018). Mahasiswa mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi pembangunan jembatan Waima, desa Kecamatan Naga Wutun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Baca juga : Ampera Kupang Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waima Lembata

Jembatan yang dibangun menggunakan dana BTT APBD II Tahun anggaran 2017 menelan biaya Rp 1.750.000.000 dan dikerjakan kontraktor oleh pihak CPJ. Jembatan itu baru selesai dibangun pada akhir Februari 2018 namun ambruk pada 26/11/2018.

“Kami menilai adanya kejanggalan yaitu yang seharusnya anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk pembangunan jembatan tetapi ada sisa anggaran sebesar 1,6 M,” ujar Asis Wn, koordinator aksi kepada wartawan, Selasa (11/12/2018).

Dia meminta KPK untuk  turun langsung ke Lembata guna melakukan penyelidikan proyek pembangunan jembatan Waima yang kuat diduga terindikasi korupsi.

“Jembatan seperti itu tidak layak untuk dibangun, karena akan hancur digerus air sungai, seharusnya dibangun jembatan gantung, percuma saja kalau dibangun dengan seperti itu,” katanya.

Baca juga : Soroti Ambruknya Jembatan, Pria Ini Gelar Demo Tunggal di Lembata

Choky Ratulela mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam hal ini dinas PU, tidak serius dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Mahasiswa dan pemuda Lembata di Jakarta saat berada di gedung KPK

Bupati Lembata, selaku pemegang kuasa di Kabupaten Lembata harus transparan dalam proses apapun terutama yang berkaitan dengan anggaran.

“Kami minta KPK turun langsung untuk membongkar kedok orang-orang yang diduga melakukan korupsi di Lembata,” tandasnya.

Berikut tiga pernyataan sikap Amatata yang diserahkan ke KPK :

1. KPK perlu mengecek proses perencanaan, pengawasan sampai dengan terealisasinya pembangunan jembatan Waima yang seharusnya tidak layak dibangun dengan postur bangunan seperti itu.

2. Apabila ada kejanggalan dalam proses anggaran, KPK perlu bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus itu sampai selesai.

3. AMATATA mendukung penuh pihak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang independen dalam mengidentifikasi proyek pembangunan jembatan Waima. (OK/L6)