Tuluskah Plt. Kadis Nakertrans Meminta Maaf? Winston : Itu karena dipaksa wartawan

Tuluskah Plt. Kadis Nakertrans Meminta Maaf? Winston : Itu karena dipaksa wartawan

1,022 Read

KUPANG– Anggota Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan Plt. Kadis Nakertrans, Sisilia Sona harus melakukan pemeriksaan dan penindakan atas dugaan pelanggaran terhadap kasus pencekalan mahasiswi asal Kabupaten Alor, Selfiana Etidena.

Baca Juga : Cekal Mahasiswi Alor, Plt. Kadis Nakertrans NTT Dipolisikan

Menurut Winston, hal itu perlu dilakukan agar publik tahu dan dapat memastikan bahwa persoalan itu disikapi dengan serius dan tidak akan terjadi lagi pada siapapun.

“Harus diberi sanksi tegas agar memberikan nilai bagi publik yang merasa terluka karena sampai dengan titik akhir juga Plt. Kadis Nakertrans belum mau mengakui kesalahannya bahwa mereka salah menangkap orang. Untuk menyampaikan permohonan maaf itu pun karena di paksakan oleh audiens dan wartawan,” ujar Winston yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat kepada wartawan, Senin (15/1/2019).

“Dia merasa bahwa hanya mau berkoordinasi selama satu minggu untuk mengetahui status mahasiswa, padahal keluarga sudah melampirkan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi bahwa benar Selfiana adalah seorang mahasiswa,” tambah Winston.

Baca juga : Tiketnya Disobek, Biaya Kepulangan Selfina Ditanggung Keluarga, Sisilia : Sampai jumpa di Yogyakarta

Ia mendesak agar gugus tugas anti perdagangan orang dan pencegahan tenaga kerja ilegal yang dibentuk berdasarkan mandat peraturan Gubernur Nomor 294 tahun 2018 perlu ditinjau kembali, bila perlu didesain ulang terkait beberapa poin penting yaitu tupoksi, koordinasi, komunikasi dan implementasi teknis SOP-nya.

“Apa indikator petugas lapangan mendeteksi dugaan calon TKI ilegal terhadap seseorang yang mau bepergian? Apakah dilihat dari fisik seseorang bisa dipastikab sebagai TKI ilegal? Ini akan bisa membias ke Sara dan bisa menimbulkan konflik sosial,” katanya.

Ia mengatakan, tindakan yang melukai hati korban seperti merobek tiket serta intimidasi harus diklarifikasi dan pelakunya harus diproses hukum.

“Anak ini depresi karena sudah dua minggu tidak kuliah dan yang sangat dikhawatirkan apabila berpengaruh juga pada komunikasi, psikologis dia di kampus. Karena itu Komisi V DPRD NTT memastikan bahwa kami tetap ada dibelakang Selfiana,” tandasnya.

Ia menambahkan, SOP Satgas yang dibuat belum total, karena selama ini ratusan calon TKI ilegal ditahan namun pemerintah belum pernah menindak tegas oknum atau pelaku perekrut.

Baca juga : Ombudsman NTT Telusuri Pelanggaran SOP Pencekalan Mahasiswi Alor

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menilai, SOP pencekalan calon TKI/TKW masih sangat kurang karena belum ada rincian tugas jelas dari masing-masing instansi.

“Masih punya kekurangan. Dalam SOP juga belum diatur soal rehabilitsi dan ganti rugi jika terjadi kelalaian petugas dan itu belum diatur,” kata Darius. (Ayub Malafu/OK)

Komentar Anda?