Kasus Jembatan Waima Dilimpahkan ke Kejari Lembata, Kejati : Jika ada yang halangi ditindak tegas

Kasus Jembatan Waima Dilimpahkan ke Kejari Lembata, Kejati : Jika ada yang halangi ditindak tegas

386 Read

KUPANG– Aliansi Mahasiswa  Pemuda  Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA) Kupang yang diwakilkan oleh Koordinator Umum Emanuel Boli,  Elfrdus, dan Rofinus Madi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT), Kamis (17/01/2019) siang.

Baca juga : Pembangunan Jembatan Waima Terindikasi Korupsi, Mahasiswa-Pemuda Lembata Jakarta Datangi KPK 

Kedatangan ketiga aktivis mahasiswa ini disambut baik oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penhum), Iwan Kurniawan di ruangannya. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi tindak lanjut Kejati NTT terkait kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima di Kabupaten Lembata.

“Ini kali ketiga Amppera Kupang datangi Kejati NTT untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan dana proyek jembatan Waima,” ujar Koordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).

Dia menjelaskan, ambruknya oprit jembatan Waima disebabkan oleh kegagalan konstruksi dari konsultan perencanaan. Sehingga, jembatan yang menghabiskan dana 1.7 miliar dari dana BTT APBD II dan baru selesai dibangun sekitar lima bulan yang lalu itu ambruk.

“Ambruk kali pertama pada tanggal 26 November 2018 dan diperbaiki. Setelah itu, ambruk lagi pada tanggal 27 Desember 2018 dan putus total sampai dengan sekarang,” jelas Labaona.

Ia mendesak Kejari Lembata segera lakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima. Ia juga meminta agar Kepala Dinas PUPR Lembata, Paskalis Tapobali dan pihak swasta untuk bertanggung jawab atas ambruknya Waima dengan menyerahkan semua dokumen-dokumen terkait proyek Waima mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

Baca juga : Ampera Kupang Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waima Lembata

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTT, Iwan Kurniawan mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima sudah limpahkan ke Kejari Lembata. Kejati NTT beralasan pelimpahan itu untuk efisiensi penanganan kasus yang berada di daerah Kabupaten Lembata.

“Saya sudah konfirmasi lagi ke Kepala Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT, bahwa kasus dugaan korupsi jembatan Waima telah diserahkan ke Kejari Lembata untuk diproses,” katanya.

Iwan menegaskan, apabila Kejari Kabupaten Lembata lamban dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jembata Waima, perkara ini akan diambil alih oleh Kejati NTT.

Ia menambahkan, sudah menjadi kewajiban Dinas PUPR Lembata dan pihak swasta menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak penyidik.

“Jika ada yang menghalang-halangi selama proses penyelidikan, akan diberi sanksi,” tegas Iwan.

Bantah Pernyataan Pemda Lembata

Aktivis Ampera Kupang, Elfridus Leirua Rivani Sebleku mengatakan menolak pernyataan Pemda Lembata yang mengatakan bahwa ambruknya jembatan Waima akibat bencana.

“Pemda Lembata terkesan cuci tangan atas masalah yang sedang terjad. Alasan itu tidak sesuai fakta lapangan. Karena jika disebut ambruknya jembatan akibat bencana, maka setiap tahun di kali Waima selalu terjadi bencana. Debit air pada kali Waima di saat musim hujan selalu saja seperti saat ini. Lalu apakah itu bencana,” tandasnya.

Ia menduga banyak terjadi pemyimpangan anggaran pada proyek pembangunan jembatan Waima. Karena itu, Pemda Lembata beserta seluruh elemen terkait harus mempertanggungjawkan dana sebesar 1,7 miliar itu.

“Kami berharap pihak kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima,” katanya.

Selain mendatangi Kejati NTT, Ampera Kupang juga berencana mendatangi Gubernur NTT, Polda NTT, dan Ombudsman Perwakilan NTT untuk melaporkan kasus itu. Bahkan Ampera mengancam melakukan aksi besar-besaran jika Kejati NTT dan Kejari Lembata lamban menanangi kasus ambruknya jembatan Waima. (DIAN/OK)

Komentar Anda?