Kisruh Mutasi ASN Alor, Kemenangan Amon Djobo Terancam Dibatalkan

0
7

KUPANG– Selain dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bupati petahana Kabupaten Alor, Amon Djobo juga dilaporkan ke Bawaslu RI.

Baca juga : Korban Mutasi Adukan Bupati Alor ke KASN 

Ben Solihin Enga, selaku pelapor mengatakan, Amon Djobo dilaporkan ke Bawaslu RI terkait mutasi 1.381 ASN yang dinilai sarat kepentingan politik. Mutasi yang dilakukan bupati Amon itu menurut dia, melanggar UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri pasal 71 ayat 2. Selain itu, mutasi itu juga melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam Permendagri itu ditegaskan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Kami sudah laporkan ke Bawaslu RI dan kasus ini dilimpahkan ke Bawaslu NTT. ,” ujar Ben kepasa wartawan di Kupang, Minggu (20/1/2019).

“Enam bulan sebelum penetapan masa jabatan hingga akhir masa jabatan, kami mencatat sebanyak 1381 ASN yang dimutasi. Pada hal ASN bersifat netral saat Pilkada Alor. Hanya karena ASN ini keluarga dengan salah satu calon lawan petahana dan timses, mereka dimutasikan,” tambah Ben.

Dia meminta KASN segera merekomendasi pelanggaran mutasi ke Bawaslu RI untuk segera mendiskualifikasikan Amon Djobo dan Imran Doru sebagai bupati dan wakil bupati Alor terpilih.

Baca juga : Security BPJS Kesehatan Alor Tuntut Keadilan karena Dipecat Sepihak

Kuasa hukum ASN, Irfan Fadila Mawi mengatakan, Amon Djobo telah melakukan pelanggaran UU Pilkada dan UU ASN.

“Aturannya jelas, mutasi itu melanggar pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 71 ayat 5 UU ASN. Jangan ada kepentingan politik untuk melakukan mutasi. Ini jelas melanggar hak asasi ASN,” katanya.

Ia mengatakan, jika terbukti melanggar pasal 73 ayat 2 maka berdasarkan pasal 71 ayat 5, terlapor wajib diberi sanksi pembatalan sebagai calon bupati atau wakil bupati.

Ia berharap Bawaslu harus objektif menyelsaikan persoalan ini dan segera membatalkan kemenangan bupati petahana, Amon Djobo.

“Kami tunggu hasil dari Bawaslu, jika tidak kasus ini akan laporkan ke DPR RI, Mendagri bahkan Presiden,” tegasnya.

Jubir Bawaslu NTT, Jemris Ointuna mengatakan pokok laporan ASN korban mutasi terkait pelanggaran pasal 71 ayat 2. Setelah meminta klarifikasi, Bawaslu akan melakukan kajian untuk mengambil keputusan.

“Sesuai aturan Bawaslu, 5 hari dilakukan kajian. Kami akan proses sesuai uu yang berlaku,” katanya. (OK/DIAN)