Tuntutan Aliansi Hingga Dugaan Pemberian Amplop Amon Djobo untuk Kasubag Hukum Bawaslu NTT

0
0

KUPANG– Aliansi Masyarakat Alor Peduli Keadilan (AMAPEK) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membatalkan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) kabupaten Alor.

“Kami kembali lagi dengan silent activity, kami cuma membagikan brosur, yang memuat pernyataan sikap kami yang intinya mendesak Bawaslu membatalkan hasil pemilu Pilkada Alor,” ujar Koordinator AMAPEK, Christo Kolimo, saat menggelar aksi di halaman Kantor Bawaslu NTT, Selasa (22/1/2019).

Baca juga : Kisruh Mutasi ASN Alor, Kemenangan Amon Djobo Terancam Dibatalkan

Menurutnya, calon bupati petahana,  Amon Djobo, diduga telah melakukan pelanggaran administrasi yakni Undang – undang pemilu nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dengan melakukan mutasi besar-besaran yang tidak sesuai prosedur.

“Selama 6 bulan sebelum digelarnya pilkada serentak, Bupati Amon Djobo telah memutasi, menonjobkan dan memberhentikan 1.381 ASN, hal itu telah melanggar ketentuan undang-undang. Karena itu, kami menuntut agar Bawaslu RI mendiskualifikasi Bupati petahana sebagai calon bupati dan Imran Duru sebagai calon wakil bupati dan membatalkan penetapan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih,  periode 2018 – 2023,” tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengatakan pokok laporan ASN korban mutasi terkait pelanggaran pasal 71 ayat 2. Setelah meminta klarifikasi, Bawaslu akan melakukan kajian untuk mengambil keputusan.

“Sesuai aturan Bawaslu, 5 hari dilakukan kajian. Kami akan proses sesuai UU yang berlaku,” katanya.

Dugaan Pemberian Amplop

Selain mendesak Bawaslu RI membatalkan petahana, Amon Djobo sebagai calon bupati Alor, Christo juga mendesak Bawaslu RI mengusut dugaan pemberian amplop oleh Amon Djobo kepada Kasubag Hukum Bawaslu NTT.

Pemberian amplop itu kata Christo, saat Bawaslu memeriksa Amon Djobo terkait laporan dugaan pelanggaran mutasi ASN di Kabupaten Alor. Ia juga mengaku heran karena Amon saat itu hanya diperiksa Ketua Bawaslu NTT tanpa melibatkan komisioner Bawaslu NTT.

“Saat laporan kedua kami pada September 2018, Bupati Amon diperiksa oleh Bawaslu NTT. Dia dijemput Kasubag Hukum. Usai diperiksa, Amon diantar juga Kasubag Hukum. Jadi pertemuan itu sepertinya sudah diatur. Saat sampai di mobil, Amon Djobo menyodorkan sebuah amplop. Tidak tau apa isinya, tetapi yang jelas ada amplop dan kami punya rekaman video,” ungkap Christo.

Baca juga : Korban Mutasi Adukan Bupati Alor ke KASN 

Ia mengatakan, dugaan pemberian amplop itu sudah dilampirkan dalam laporan ke Bawaslu RI.

“Video itu sudah kami lampirkan sebagai bukti,” katanya.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa mengaku belum mengetahui informasi itu. Namun ia berjanji akan mengkonfirmasi hal itu ke anggotanya.

“Saya tidak tahu persis, apakah itu amplop atau apa, saya belum tahu,” katanya kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Berikut empat tuntutan AMAPEK :

1. Meminta Bawaslu RI serius menangani kasus Pilkada Kabupaten Alor.

2. Meminta Bawaslu RI mengklarifikasi Bawaslu NTT terhadap Pilkada Kabupaten Alor.

3. Menyatakan perbuatan petahana telah melanggar pasal 71 ayat 2.

4. Meminta kepada Bawaslu RI untuk mengeluarkan rekomendasi Pembatalan terhadap petahana sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Alor  periode 2018-2024 sebagaiman pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 tahun 2016. (OK/L6)