Bupati Alor Ancam Polisikan ASN yang Ngadu ke Bawaslu

Bupati Alor Ancam Polisikan ASN yang Ngadu ke Bawaslu

1,635 Read

KUPANG– Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo mengatakan akan melapor sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Alor dan pelapor ke polisi terkait laporan mereka ke Bawaslu RI untuk membatalkan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) Alor.

“Besok, saya akan lapor mereka ke polisi untuk ditindak tegas, karena sebarkan berita yang tidak benar,” tegas Bupati Alor Amon Djobo kepada wartawan, Senin (21/12019).

Baca juga : Kisruh Mutasi ASN Alor, Kemenangan Amon Djobo Terancam Dibatalkan

Dia mengatakan mutasi yang dilakukan terhadap 527 staf di Pemerintah daerah (Pemda) Alor tidak menyalahi UU No 10 tahun 2016, pasal 71A (1), karena tidak dilakukan melalui pengambilan sumpah dan jabatan.

“Tidak menyalahi atauran, karena mutasi yang dilakukan adalah mutasi staf, bukan pejabat seperti yabg diisayaratkan UU Pemilu,” katanya.

Baca juga : Tuntutan Aliansi Hingga Dugaan Pemberian Amplop Amon Djobo untuk Kasubag Hukum Bawaslu NTT

Menurut Amon, yang diisyaratkan UU No 10 tahun 2816 pasal 71 adalah pelantikan pejabat yang dibuktikan dengan pengambilan sumpah jabatan. Namun yang dilajukannya adalah mutasi staf, bukan pejabat. “Pemberhentian dan pemindahan staf itu hal yang normal bagi ASN. Karena bersedia ditempatkan dimana saja,” tegasnya.

Dia mengaku pernah melakukan mutasi kepala sekokah pada September 2018, namun mutasi itu dilakukan atas persetujuan Menteri dalam negeri (Mendagri). “Saya tidak mungkin lakukan mutasi, jika tidak ada persetujuan Mendagri,” tegasnya.

Mutasi terhadap enam staf juga dilakukan setelah pencblosan Pilkada Alor pada 17 Juni 2018 lalu. Hal itu juga dipersoalkan dan sempat dilaporkan hingga Mendagri. “Mendagri sebutkan yang dulakukan Bupati tidak melanggar aturan pemilu,” tegasnya.

Dia mengaku telah mengklarifikasikan ke Bawaslu terkait laporan tersebut. “Saya sudah serahkan bukti dokumen dari Mendagri ke Bawaslu tadi malam,” katanya.

Baca juga : Korban Mutasi Adukan Bupati Alor ke KASN 

Bupati Alor terpilih, Amob Djobo dilaporkan sejumlah ASN Pemda Alor dan masyarakat Ben Solihin Enga ke Bawaslu RI terkait pelanggaran UU No 10 tahun 2016, pasal 71 yang menyebutkan kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Jika kepala daerah melakukan mutasi dalam rentan waktu itu, maka akan dianulir sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada Pilkada.

Pada Pilkada 2018 lalu, Bupati petahana Amon Djobo dan calon Wakil Bupati Imran Duru terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2019-2024. (OK/L6)

Komentar Anda?