Hakim Tolak Gugatan AMPKS NTT, Ijazah Ferdinand Padja Dinyatakan Sah

Hakim Tolak Gugatan AMPKS NTT, Ijazah Ferdinand Padja Dinyatakan Sah

478 Read

KUPANG-Polemik ijazah paket C milik anggota DPRD Kota Kupang, Ferdinand Pa Padja yang digugat Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Sejati (AMPKS) NTT berakhir. Mahkamah Agung yang memperkarakan kasus itu menyatakan kepemilikan ijazah milik kader PDIP itu sah.

“Saatnya publik harus tahu bahwa ijazah milik klien saya itu sah, tidak seperti yang selama ini tuduhkan,” ujar kuasa hukum Ferdinand, Nikolaus Ke Lomi kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Ia menjelaskan, kepemilikan ijazah paket C milik Ferdinand itu pernah dilaporkan secara pidana oleh AMPKS di Polda NTT pada 2014, namun di SP3 kan karena tidak terbukti. Tak sampai disitu saja, pada Oktober 2017, AMPKS kemudian melayangkan gugatan ke PTUN Kupang. Hasilnya, gugatan itu ditolak.

AMPKS kemudian kembali melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya, namun lagi-lagi, vonis hakim malah menguatkan putusan PTUN Kupang. AMPKS akhirnya mengajukan kasasi.

“Hasil kasasi juga sama, hakim menolak semua gugatan penggugat,” katanya.

Baca juga : Kupang Kota Kasih Kini Jadi Kota Terkotor, Dimanakah Petugas Kebersihan?

Ia menjelaskan, putusan MA itu mengadopsi melalui receptio pratice rumusan hukum rapat pleno kamar tata usaha negara (TUN) yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 khususnya tertuang dalam rumusan hukum pada Nomor 9 yang merumuskan, dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan NO berakibat penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam gugatan TUN tidak selalu berakibat demikian.

Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajujan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian, gugatannya dinyatakan ditolak.

“Putusan itu sudah menyatakan, penggugat tidak bisa lagi mengajukan gugatan baru karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” jalas Niko.

“Kami bisa saja lapor balik rehabilitasi atau pemulihan nama baik, tetapi masih butuh waktu untuk didiskusikan,” tambah Niko.

Ferdinand Padja mengatakan, dengan adanya putusan kasasi, ijazah paket C yang diperolehnya dari Yayasan Hati Nurani itu benar-benar sah.

“Saya sudah merasa dirugikan, nama baik saya dan juga secara politik. Dan, saatnya publik Kota Kupang tahu bahwa apa yang dituduhkan ke saya selama ini tidak benar. Kebenaran itu tetap kebenaran,” katanya. (OK/L6)

Komentar Anda?