JTP Sagu Mubazir, Indikasi Korupsi?

0
1

LARANTUKA– Selain proyek pembangunan pasar baru Larantuka, pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur juga menuai polemik. Pasalnya, hingga kini proyek yang dikerjakan April 2017 dari ABBD sebesar 2 miliar lebih itu tak berfungsi alias mubazir. Kuat dugaan, proyek itu sarat korupsi.

Baca juga : Telan Anggaran Miliaran, Pasar Baru Larantuka Mubazir

Aktivis perempuan Flotim, Icha Lamapaha mengatakan, pembangunan JTP Sagu itu terkesan asal jadi. Selain konstuksi bangunan tidak sesuai, JTP juga tidak dapat digunakan nelayan.

“Masa namanya JTP tetapi perahu tidak bisa sandar. Ini gagal perencanaan. Seharusnya menjorok lagi  ke laut sekitar 150 meter kedalam, sehingga kapal nelayan bisa sandar untuk bongkar muat,” ujar Icha kepada wartawan, Kamis (24/1/2019).

Ia mengungkapkan, konstruksi pembangunan JTP itu sangat amburadul. Selain akses jalan masih tanah, jembatan menuju JTP itu juga masih menggunakan kayu.

“Dasarnya lumpur, hanya dibuat anyaman bronjong dan tidak pakai beton. Sampai sekarang proyek itu belum PHO. Ini konsultan pengawas, perencana dan pelaksana harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, nelayan desa Sagu sangat kecewa dengan pembangunan JTP itu, karena tidak difungsikan.

Uang Sirih Pinang

Salah satu tokoh pemuda Desa Sagu yang enggan namanya dipublikasikan mengatakan, sejak awal pembangunan JTP, masyarakat sagu secara umum tidak sepakat dengan lokasi yang digunakan. Alasannya adalah, dilokasi tersebut relatif jauh dari pusat perdagangan. Belum lagi kondisi gelombang pada musim-musim tertentu yang dapat merobohkan JTP.

Dari aspek bongkar muat bahan-bahan pokok seperti beras dari Sulawesi, dan barang-barang lainnya dari NTB justru akan membuat para pengusaha mengeluarkan biaya tambahan untuk distribusi ke gudang yang dimiliki. Sehingga, dengan alasan ini, bongkar muat tidak dilaksanakan di JTP.

“Kendala yang lain adalah, disaat air laut surut, JTP tidak bisa digunakan untuk bongkar muat,” katanya.

Ia mengatakan, Pemda Flotim tidak memperhatikan asas manfaat dalam pembangunan. Karena sampai saaat ini, JTP praktis tidak digunakan.

Ia menambahkan, dugaan kuat, penentuan lokasi JTP terkait dengan persoalan uang sirih pinang atau sejenisnya. Padahal, lokasi, yang sesungguhnya harus berada agak dekat dengan keramaian perniagaan.(DIAN/RS)