PPK Ungkap Nama Konsultan Hingga Kontraktor Pelaksana Proyek Pembangunan JTP Sagu

0
82

LARANTUKA– Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di desa Sagu, Kecamatan Adonara, Flores Timur, Leo Keban menyebut nama tim kerja JTP yang kini mubazir.

“Konsultan perencana, CV. Hatari Mandiri atas nama, Yosefina Nebo Kerans , Kontraktor pelaksana dari CV. Yudistira Teknik dengan kuasa direkturnya Gabriel Seri de Ornay sementara konsultan pengawas PT.Decont Mitra, kepala perwakilannya, Mohamat Roni Poi. Pemilik bendera, Adi Yudistari pemilik,” ungkap Leo kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).

Baca juga : Proyek Pembangunan JTP Sagu Dinilai Gagal Perencanaan, Siapa yang Bertanggungjawab?

Ia juga menyebut salah satu nama berinisial, FH yang ikut serta dalam proyek tersebut.

“Saya bicara dari segi administrasi, tidak mungkin saya bicara di luar data nanti saya disalahkan. Yang kerja di lapangan Gabriel de Ornay, tetapi ada juga pak FH juga, mereka sama-sama di lapangan,” katanya.

Saat ditanya mengapa dalam admintrasi, kuasa direkturnya Gabriel namun ada FH, Leo sepertinya ketakutan menjawab pertanyaan wartawan.

“Artinya e…ini…e saya mau omng bagaimana e saya harap ama mengerti. Tetapi proses lelangya dari ULP dan pemenangnya sesuai yang saya sebut,” ujarnya terbata-bata.

Tahap Survey

Selaku PPK, leo mengatakan, proyek pembangunan itu sudah melalui survey teknis dari Bandung. Setelah survey, timnya melakukan sosialisasi di kantor desa Sagu dihadiri kepala desa Sagu, camat Adonara dan masyarakat.

Baca juga : JTP Sagu Mubazir, Indikasi Korupsi?

Dalam sosialisasi itu, kata Leo, masayarakat menyetujui bahwa JTP itu nantinya hanya bisa difungsikan saat air pasang. Hasil survey juga dilaporkan ke bupati Flotim saat itu dan dihadiri ketua DPRD Flotim.

“Jadi itu sudah kesepakatan kami dengan masyarakat desa Sagu. Masyarakat setuju kalau hanya difungsikan saat air pasang dan dibuatlah berita acara. Jadi masyarakat tidak ada yang tolak,” katanya.

Ia mengungkapkan, ada dua lokasi yang disurvey tim dari Bandung. Pertama di area MCK dan di Wai Boleng. Lokasi pertama dinyatakan gagal karena surut terjauhnya 200 meter, sementara di Wai Boleng surut terjauhnya 170 meter. Maka ditentukanlah lokasi pembangunannya di Wai Boleng.

“Artinya pengerjaan itu sudah memealui proses, tidak serta merta kami dari dinas sendiri. Kami sadari bahwa JTP itu tidak berfungsi, tetapi sudah ada kesepakatan dengan warga,” tandasnya.

Proyek pengerjaan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 2, 448 miliar.

“Kami sudah jalankan sesuai anggaran yang tertuang dalam APBD dan disetujui DPRD makanya kita laksanakan. Dan kami tidak lagi meminta tambahan anggaran karena anggaran itu berlaku dalam satu tahun anggaran,” katanya.

Dia juga membantah jika konstruksi pengerjaan itu tidak sesuai RAP.

“Sudah diaudit dua kali dari inspektorat dan BPKP NTT. Pertama audit administrasi dan kedua audit fisik. Dan proyek itu sudah PHO,” pungkas Leo.

Bentuk Pansus 

Ketua Komisi B DPRD Flotim, Yohanes Paru mengatakan akan membentuk pansus terkait dugaan korupsi proyek pembangunan JTP di desa Sagu.

“Dari agenda bamus akan dilakukan rapat kerja (raker) dengan dinas terkait pada tanggal 4 Februari nanti,” katanya.

Setelah raker, kata Yohanes, komisi B akan turun ke lokasi meninjau langsung hasil pembangunan JTP. Jika ada temuan indikasi korupsi maka akan bentuk pansus. (DIAN)