Pembangunan JTP Sagu Sarat Korupsi : Segera tangkap PPK dan kontraktor

Pembangunan JTP Sagu Sarat Korupsi : Segera tangkap PPK dan kontraktor

701 Read

LARANTUKA– Mantan anggota DPRD Flotim, Bachtiar Lamawuran meminta aparat penegak hukum segera menangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor perencana/pelaksana proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Pasalnya, proyek pembangunan yang mubazir itu dinilainya sarat korupsi.

Baca juga : PPK Ungkap Nama Konsultan Hingga Kontraktor Pelaksana Proyek Pembangunan JTP Sagu

“Dari segi basis kinerja, jika tidak ada output pemanfaatan maka sudah ada indikasi korupsi disana. Dari perencanaan memang sudah ada korupsi. Penegak hukum harus segera tangkap mereka,” ujar Bachtiar kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).

Ia mengatakan, APBD harus berbasis kinerja. Harus ada input, output dan outcam. JTP sagu yang hingga kini tidak bermanfaat, menurut dia, sudah menjadi masalah hukum karena tidak ada outputnya. Mengingat program kegiatan itu pada APBD 2017 bukan program tahun jamak maka masalah JTP Sagu telah berindikasi korupsi.

“Tinggal bagaimana ketua komisi B secara jantan melaporkan ke penegak hukum bukan dipolitisir menjadi dendangan yang tidak masuk akal dengan prosedural akal akalan pansus,” katanya.

“JTP Sagu, dari segi perencanaan saja sudah ada korupsi. Sungguh memilukan. Jangan buat alasan-alasan bodoh, karena ini uang rakyat. Jika ada indikasi korupsi segera serahkan ke kejaksaan atau polisi atau perintahkan Irda untk segera periksa, tidak perlu pansus,” tambahnya.

Baca juga : Proyek Pembangunan JTP Sagu Dinilai Gagal Perencanaan, Siapa yang Bertanggungjawab?

Dia meminta penegak hukum proaktif memberantas korupsi di Flotim yang saat ini marak terjadi.

“JTP Sagu sudah jelas ada korupsi. Air pasang saja perahu tidak bisa sandar kok. Tinggal niat baik kejaksaaan atau polisi tangkap kontraktornya,” tandasnya.

Baca juga : JTP Sagu Mubazir, Indikasi Korupsi?

Terkait permohonan anggaran, Bachtiar mengatakan proyek itu bukan multiyear sehingga sangat tidak masuk akal jika PPK kembali mengajukan anggaran tambahan.

“Yang namanya JTP, saya orang pertama sebagai anggota DPRD Flotim tahun 2000 yang mengajukan di Desa Boleng dan saat ini bermanfaat bagi warga. Sadis jika sekarang JTP dijadikan lahan untuk mencari rente,” tandasnya. (DIAN)

Komentar Anda?