Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Lupa Fungsi LAP (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan)

Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Lupa Fungsi LAP (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan)

819 Read

OPINI

Oleh : Heri Jumat Boli
(Ketua Umum AMA Kupang Periode 2018/2019)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan Rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan   rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peran DPRD untuk mengkawal pengelolaan pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat DPRD adalah lembaga representasi masyarakat, dimana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan kepala daerah selaku pemimpin pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, secara konstitusional DPRD memiliki tugas dan wewenang, hak DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Selain itu DPRD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan PERDA, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dalam tataran empirik sering dinamakan three function DPRD.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pangawasan adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan publik yang terlah tertuang dalam peraturan daerah.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksaaan program pembangunan Nasional dan di daerah sehingga diharapkan dengan pelaksaaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang di kehendaki. Peranan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi pengawasan ini patut mendapatkan perhatian demi terselenggarahnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di daerah  mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksaan keuangan daerah yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu yang dimaksud dengan pengawasan  adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Mengingat pentingnya pengawasan itu maka di dalam Pasal 100 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015.

Dari pasal ini dapat dikemukakan bahwa salah satu contoh fungsi pengawasan yang diselanggarakan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap PERDA dan pelaksaan APBD. Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan  dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interprestasi pemegang kekuasaan. Dalam kondisi demikian, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalaui proses pengadilan.

Di sisi lain, adanya Freies ermessen (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintahan dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh DPRD.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yag lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kasus  yang hangat di perbincangkan  di lingkup pemerintahan Kabupaten Flores Timur hari ini  mengindikasikan bahwa kredibilitas Dewan Perwakilan Rakya Daerah kabupaten Flores Timur sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) sagu dan pembangunan gedung pasar Inpres yang mubasir sampai dengan hari ini.

Singkatnya, jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan. pengawasan terhadap APBD Kabupaten Flores Timur akan efektif jika seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur betul-betul menempatkan diri sebagai pengawas sesaui dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi pengawasan APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan semakin efektif jika masyarakat memberi dukungan dalam hal ini informasi dan data penyimpanan pelaksaan APBD dilapangan. (***)

Komentar Anda?