JTP Sagu Mubazir, Siapa Mr.X Dibalik Gabriel Seri de Ornay?

0
6

LARANTUKA– Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di desa Sagu, Kecamatan Adonara, Flores Timur, Leo Keban takut menyebut nama seseorang yang berperan penting dalam proyek yang menghabiskan anggaran 2.448 miliar itu.

Dia menyebut ada Mr.X dibalik kuasa direktur CV. Yudistira Teknik, Gabriel Seri de Ornay. Mr. X itu berinisial FH. Siapakah FH itu? Seperti apa perannya dalam proyek yang mubazir itu?

“Saya bicara dari segi administrasi, tidak mungkin saya bicara di luar data nanti saya disalahkan. Yang kerja di lapangan Gabriel de Ornay, tetapi ada juga pak FH, mereka sama-sama di lapangan,” katanya.

Saat ditanya mengapa dalam admintrasi, kuasa direkturnya Gabriel namun faktanya FH sebagai pelaksana? Leo sepertinya ketakutan menjawab pertanyaan wartawan

“Artinya e…ini…e saya mau omng bagaimana e saya harap ama mengerti. Tetapi proses lelangya dari ULP dan pemenangnya sesuai yang saya sebut,” ujarnya terbata-bata.

Dia juga menyebut tim kerja JTP yang kini mubazir itu.

“Konsultan perencana, Cv.Hatari Mandiri atas nama, Yosefina Nebo Kerans , Kontraktor pelaksana dari CV. Yudistira Teknik dengan kuasa direkturnya Gabriel Seri de Ornay sementara konsultan pengawas PT.Decont Mitra, kepala perwakilannya, Mohamat Roni Poi. Pemilik bendera, Adi Yudistari pemilik,” ungkap Leo kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).

Benarkah nama Gabriel Seri de Ornay hanya jadi tameng dalam proyek itu?

Lantas, mengapa Leo begitu ketakutan saat menyebut nama FH? Benarkah FH merupakan keluarga dekat salah satu pejabat di Flotim? Hanya Leo dan Gabriel Seri de Ornay saja yang tau.

Ada Indikasi Korupsi

Mantan anggota DPRD Flotim, Bachtiar Lamawuran meminta aparat penegak hukum segera menangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor perencana/pelaksana proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Pasalnya, proyek pembangunan yang mubazir itu sarat korupsi.

“Dari segi basis kinerja, jika tidak ada output pemanfaatan maka sudah ada indikasi korupsi disana. Dari perencanaan sudah ada korupsi. Penegak hukum harus segera tangkap mereka,” ujar Bachtiar kepada wartawan, Sabtu (26/1/2019).

Ia mengatakan, APBD harus berbasis kinerja. Harus ada input, output dan outcam. JTP sagu yang hingga kini tidak bermanfaat, menurut dia, sudah menjadi masalah hukum karena tidak ada outputnya.

“Tinggal bagaimana ketua komisi B secara jantan melaporkan ke penegak hukum bukan dipolitisir menjadi dendangan yang tidak masuk akal dengan prosedural akal akalan pansus,” katanya.

“JTP Sagu, dari segi perencanaan saja sudah ada korupsi. Sungguh memilukan. Jangan buat alasan-alasan bodoh, karena ini uang rakyat. Jika ada indikasi korupsi segera serahkan ke kejaksaan atau polisi atau perintahkan Irda untk segera periksa, tidak perlu pansus,” tambahnya.

Dia meminta penegak hukum proaktif memberantas korupsi di Flotim yang saat ini marak terjadi.

“JTP Sagu sudah jelas ada korupsi. Air pasang saja perahu tidak bisa sandar kok. Tinggal niat baik kejaksaaan atau polisi tangkap kontraktornya,” tandasnya. (DIAN)