Kejari Lembata Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Proyek Waima

Kejari Lembata Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Proyek Waima

369 Read

KUPANG– Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA)-Kupang mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lembata agar segera mengusut kasus tuntas dugaan korupsi proyek jembatan Waima.

Baca juga : Kasus Jembatan Waima Dilimpahkan ke Kejari Lembata, Kejati : Jika ada yang halangi ditindak tegas

Pasalnya, kasus tersebut telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi  (Kejati) Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kejari Lembata untuk diproses.

“Kejari telah memeriksa tiga orang saksi namun hingga sekarang belum ada titik terangnya,” ujar Koordinator Umum AMPPERA Kupang Emanuel Boli kepada wartawan, Kamis(31/01/2019).

Baca juga : Ampera Kupang Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Waima Lembata

Ia mendesak Kejari Lembata agar segera melakukan tindakan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waima yang dinilai merugikan uang negara senilai 1.7 miliar, secara profesional dan transparan .

“Seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Kejati NTT bahwa jika Kejari Lembata lamban melakukan proses penyelidikan lKarena, jika lamban maka akan diambil alih oleh Kejati NTT,” katanya.

Dia (Emanuel Boli) menjelaskan, proyek pembangunan jembatan Waima menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD II Tahun 2017 senilai 1.7 miliar, terkesan dipaksakan. Sehingga, jembatan yang baru selesai dibangun sekitar 6 bulan yang lalu, ambruk diterjang banjir karena kegagalan konstruksi yang sangat fatal.

“Saya malah menduga kuat proyek pembangunan jembatan Waima tidak menggunakan RAB (Rencana Anggaran Biaya), konsultan perencanaan, dan gambar yang jelas. Sehingga, kami mendesak Kejari harus segera selidiki secara cepat untuk mencegah dugaan tindakan maladministrasi,” ujar mahasiswa Undana Kupang itu.

Aktivis PMKRI Kupang ini mengatakan, ambruknya oprit jembatan Waima pertama kali pada tanggal 26 November 2018 dan diperbaiki menggunakan biaya perawatan. Namun, hasilnya nihil. Karena sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2018, oprit jembatan Waima kembali ambruk bahkan putus total.

Gagal Perencanaan

Pasca ambruk kedua, kata dia, Pemda Lembata terkesan cuci tangan dan terus-menerus menyalahkan banjir dan bukan karena akibat dari gagalnya konstruksi jembatan atau perencanaan yang jelas.

“Nampak sekali pemberitaan yang ditulis di beberapa media sepertinya Pemda Lembata berupaya  untuk meracuni nalar waras publik bahwa ambruknya jembatan Waima sebabkan oleh bencana banjir. Itu kan konyol dan hoax,” kata Soman.

Baca juga : Pembangunan Jembatan Waima Terindikasi Korupsi, Mahasiswa-Pemuda Lembata Jakarta Datangi KPK 

Senada dengan Soman, Elfridus Leirua Rivani Sebleku mendesak Kejari Untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Jembatan Waima ini.

“Mengingat alasan penanganan diberikan sepenuhnya kepada kejari Lembata adalah lebih mudah dan efisien maka Kejari Lembata mesti dan seharusnya bekerja ekstra guna mengusut tuntas kasus ini,” katanya.

Mahasiswa Fakultas Hukum Undana ini menegaskan, jika Kejari bertindak tegas dan cepat maka  akan ada begitu banyak bukti yang dengan mudah bisa didapatkan guna membantu proses hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Sekali lagi, kami mendesak secara tegas Kejari Lembata segera melakukan proses hukum,” katanya.

Ketua Asosiasi Mahasiswa Lembata-Kupang, Rivani mengatakan, putusnya jembatan itu sangat merugikan masyarakat Lembata jika ditinjau dari berbagai aspek kehidupan termasuk adanya kerugian keuangan negara sebesar 1,7 M yg diperuntukkan utk pembangunan jembatan ini.

Dia mengancam akan melakukan aksi demontrasi besar-besaran jika Kejari Lembata lamban mengusut kasus itu.

“Ada dapat bukti baru yang kami temukan bahwa RAB pembangunan jembatan itu tidak jelas,” tandasnya. (OK/L6)

Komentar Anda?