Nasib Pegawai BPN Usai Terbitkan Sertifikat Tanah, Ditetapkan Tersangka oleh Polda NTT Hingga Praperadilan

Nasib Pegawai BPN Usai Terbitkan Sertifikat Tanah, Ditetapkan Tersangka oleh Polda NTT Hingga Praperadilan

843 Read

KUPANG– Seorang ASN di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumba Barat, Jimmi Firmus Bulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyerobotan tanah oleh Polda NTT sejak 10 Januari 2019 lalu. Ironisnya, Jimmi ditetapkan sebagai tersangka saat menjalankan tugasnya sebagai pegawai agraria yang menjalankan fungsinya sesuai UU.

“Pegawai agraria tugas pokoknya adalah melakukan pengukuran dan pemetaan hingga penertiban sertifikat demi kepastian hukum atas tanah sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960. Aneh juga, sebagai penyelenggara kok di laporkan secara pidana,” ujar kuasa hukum Jimmi, Okto Riwu kepada wartawan, Rabu (13/2/2019).

“Apa yang ia buat karena dia pelaksana UU. Kalau secara administrasi boleh saja, tetapi bukan pidana. Jika dianggap tidak tertib administrasi, itu bukan kewenangan polisi, tetapi tata usaha negara,” tambah Okto.

Baca juga : Bonceng Tiga dan Tak Pakai Helm, 3 Warga Kupang Tabrak Truk Kontainer, 1 Meninggal Dunia

Ia mengatakan, kasus itu berawal dari permohonan beberapa warga ke BPN untuk melakukan pengukuran lahan di Sumba Barat. Sebagai panitia A yang bertindak melakukan pemetaan dan pengukuran, Jimmi melakukan tugasnya sesuai permohonan warga.

Dalam proses pengukuran hingga penertiban sertifikat, salah satu perusahaan besar mengklaim bahwa lahan itu miliknya. PT itu, kata Okto, hanya mengantongi hak guna bangunan.

“Klien saya dilaporkan oleh perusahaan ini sebagai orang yang turut serta melakukan penyerobotan. Anehnya, Polda NTT tetapkan klien saya jadi tersangka,” katanya.

Daftar Praperadilan

Untuk menguji profesionalitas penyidik Polda NTT, selaku kuasa hukum, Okto sudah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kelas I Kupang.

“Kita akan uji apa pertimbangan hukum, penyidik menetapkan klien saya sebagai tersangka. Besok sidang perdana di PN Kupang,” imbuhnya.

Menurut Okto, tindakan penyidik apapun alasannya bersentuhan dengan hak asasi orang, maka harus didasarkan hukum. Penetapan tersangka terhadap seseorang tidak boleh dianggap sebagai upaya penyelidikan atau investigasi.

“Penetapan tersangka harus punya dua alat bukti kuat. Jika tidak lewati itu maka sifatnya semena-mena. Kebebasan orang dirampas, harkat dan martabat orang sebagai manusia yang bebas merasa tercemar,” tandasnya.

Ia juga merasa heran, karena status Jimmi dalam kasus ini berubah-ubah.

“Tanggal 10 Januari ia ditetapkan sebagai tersangka. Tiba-tiba tanggal 16 Januari statusnya dirubah menjadi saksi. Kita akan uji di pengadilan besok. Apakah karena kepentingan penegakan hukum atau ada kepentingan lain. Ini yang kita uji,” pungkasnya. (Ola Keda/L6)

Komentar Anda?