Tolak Pembangunan Gedung DPRD, Koalisi Masyarakat Flotim Ngadu ke Gubernur NTT

Tolak Pembangunan Gedung DPRD, Koalisi Masyarakat Flotim Ngadu ke Gubernur NTT

511 Read

KUPANG– Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Flotim mendatangi kantor gubernur NTT, Jumat (15/2/2019).

Koalisi rakyat yang dipimpin Romo Agustinus Iri itu bertemu dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. Mereka mengadukan rencana pembangunan gedung DPRD Flores Timur yang dinilai menabrak aturan.

Baca juga : Warga Galang Petisi Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Romo Gusti mengatakan, Koalisi Rakyat Bersatu Flotim menolak rencana pembangunan itu karena tidak melalui musrembang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Selain itu, penolakan itu karena pembangunan gedung DPRD itu tidak disebut saat kampanye Bupati Flotim, Anton Hadjon dan Wakil Bupati, Agus Boli. Alasan lain penolakan itu, lanjut romo, tidak sesuai Perda Nomor 7 tahun 2012.

“Di dalam Perda itu, Waibalun merupakan wilayah industri dan niaga, bahkan status tanah juga masih milik perorangan bukan milik Pemda Flotim,” katanya kepada wartawan, Jumat (14/2/2019).

“Masih banyak kebutuhan mendasar warga seperti, jalan, air minum dan listrik yang belum dipenuhi, makanya kami akan tetap tolak,” tambahnya.

Rombongan itu diterima Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. Laiskodat berjanji akan mempelajari pengaduan warga sebelum menyampaikan ke bupati Flotim.

“Kebutuhan masyarakat harus diutamakan. Saya pelajari dulu,” kata Viktor.

Pembangunan gedung DPRD Flotim itu menelan anggaran Rp.34. 989. 500.000 miliar yang dimenangkan PT Batu Besi. Ironisnya, penetapan pemenang tender itu sejak 19 Desember 2018 lalu, padahal APBD baru disahkan pada 31 Desember 2018. (Ola Keda)

Komentar Anda?