Catatan Kritis Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim

0
2

Oleh : Pieter Hadjon

Polemik pembangunan Gedung DPRD Flotim mengundang semua orang untuk berpendapat dan menilai tentang masalah tersebut, tidak terkecuali saya.

Sebagai putra daerah yang menggeluti dunia hukum dan sudah malang melintang di pulau Jawa puluhan tahun, rasanya tidak elok saya berdiam diri, sedangkan tiap hari bersliweran segala opini dan pendapat publik tentang hal itu. Saya tetap fokus melihat dari sisi hukum sebagai prioritas bidang saya.

Pasal 3 UU Tipikor berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur dalam pasal tersebut adalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Unsur tersebut mengandung makna bahwa delik tersebut unsur kesalahannya adalah delik dolus artinya dengan sengaja bukan culpa atau lalai.
Unsur lainnya adalah menyalahgunakan kewenangan yakni menggunakan kewenangan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang harus dibuktikan melalui audit BPK atau BPKP.
Rencana pembangunan stadion semula di Waibalun dan dipindahkan di Lewolere, apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang?

Tanah di Waibalun dibebaskan atau dibeli untuk kepentingan pembangunan stadion sehingga pemerintah yang sekarang berkewajiban membangun stadion di atas lahan itu ,namun itu tidak dilakukan, malah melakukan pembebasan tanah di Lewolere untuk kepentingan stadion. Dengan demikian telah ada penyimpangan tujuan yang telah ditetapkan yakni tidak membangun stadion diatas lahan yang sudah dibeli.

Ada indikasi merugikan keuangan negara karena pemda harus mengeluarkan dana lagi (dobel) untuk proyek yang sama yakni pembebasan lahan di Lewolere. Kemudian seolah tanah di Waibalun dianggap sebagai aset Pemda yang nganggur sehingga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung DPRD.

BACA JUGA:   Diterlantarkan Pemda dan Askab Flotim, Pemain Sepak Bola U-14 Nginap di Rumah Warga

Stigma yang timbul di masyarakat akhirnya terjawab dengan muter muternya Pemda dan Pimpinan DPRD Flotim memberikan berbagai alasan. Masalah ini tidak akan berhenti sampai pembangunan ini benar benar berhenti.

Ada apa sampai sedemikian ngototnya gedung DPRD dipindahkan dengan alasan yang serba tidak jelas. Disaat semua aparatur bangsa ini berbenah diri menuju clean governance, justru  fenomena di Flotim sangat memprihatinkan. Apa Pemda dan jajarannya ingin membuat single power untuk menunjukkan arogansi dan posturnya kepada masyarakatnya sendiri.

Sudah bukan jamannya lagi apalagi ini berakaitan dengan anggaran yang jelas jelas uang rakyat, malah dimanfaatkan dengan cara yang tidak efektif. Sampai dimana aparat penegak hukum juga terlelap untuk tidak menyentuh kasus ini. Sedangkan jelas bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang disana.

Alokasi anggaran yang tumpang tindih sangat rentan terjadi tindak pidana  korupsi. Dan, masyarakat pasti punya keyakinan itu. Bagaimana mungkin Flotimku akan maju seperti daerah lain, kalau pembangunan bukan demi Flotim yang maju dan sejahtera, karena jelas-jelas menyimpang dari skala priotitas 5 program RKPD 2019. Tapi entah demi apa ??? Bersambung!!!