Indikasi Kerugian Negara Dibalik Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim

0
2

Oleh : Pieter Hadjon

Pemda dan Pimpinan DPRD tak bergeming dengan protes dan gerakan sebagian masyarakat Flotim, baik di Larantuka maupun warga Flotim di tanah perantuan agar tidak dilanjutkan rencana pembangunan Gedung DPRD.

Untuk mengurai benang  ruwet mengapa Pemda dan pimpinan DPRD Flotim begitu ngotot untuk tetap melaksanakan program tersebut, tidak bisa hanya  terpaku pada aspek legalitas Perda dan produk berupa keputusan pelaksanaan perda APBD No 1 Tahun 2019 oleh bupati. Jika hanya berkutat pada bentuk dan isi Perda serta keputusan lainnya, maka tidak akan menemukan jawaban apapun kenapa pemda dan pimpinan DPRD tetap bersikukuh untuk membangun gedung DPRD.

Analisis saya berawal dari keputusan pemindahan pembangunan stadion Flotim yang semula direncanakan dan ditetapkan di Waibalun, kemudian dipindahkan di lokasi kelurahan Lewolere.

Dari aspek pembebasan tanah di Waibalun sudah clear and clean dan obyek tanah di Waibalun sudah menjadi aset Pemda walaupun ada informasi belum ada pendaftaran balik nama sertifikat dari pemilik
lama kepada Pemda, namun demikian Pemda sudah memiliki alasan hak atas obyek tanah tersebut karena sudah membayar harga tanah dan sudah ada perjanjian jual beli.

Tak ada hujan, tak ada angin, dalam bahasa hukum adminitrasi “tidak ada alasan dan  dasar yang teguh”, lokasi pembangunan stadion Flotim dipindahkan ke kelurahan Lewolere yang membawa konsekwensi, Pemda harus mengeluarkan dana negara untuk proses pembebasan lahan. Maka, telah terjadi pembengkakan anggaran yang tidak perlu terjadi dan ada indikasi merugikan keuangan negara.

Sebelum lembaga BPK atau BPKP mengaudit kerugian negara, secara kasat mata dapat diketahui bahwa nilai kerugian negara  adalah sebesar seluruh nilai dana yang dikeluarkan oleh Pemda Flotim untuk pembebasan lahan di kelurahan Lewolere. Kenapa demikian?

BACA JUGA:   Heboh Temuan Ukiran Kuno Dinding Batu di Flores Timur

Ketika lokasi tanah di Waibalun yang sudah ditetapkan sebagai lokasi untuk pembangunan stadion dan sudah dibayar seluruh harga tanah, namun tanpa ada alasan yang jelas dipindahkan maka ada indikasi adanya  penyalahgunaan wewenang dalam keputusan pemindahan lokasi proyek  pembangunan staidon.

Unsur penyalahgunaan wewenang sebagai delik utama (bestanddeel delict) dalam tindak pidana korupsi pasal 3 UU Tipikor jelas ada, karena telah melanggar asas spesialitas yakni menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
Negara jelas dirugikan karena harus mengeluarkan dana lagi untuk
pembebasan lahan di kelurahan Lewolere dalam satu proyek yang sama.

Agar tidak nampak ada penyimpangan dalam pemindahan lokasi proyek pembangunan stadion dan seolah tidak ada dampak kerugian bagi keuangan negara, maka tanah di Waibalun dalam waktu sesingkat singkatnya segera dimanfaatkan untuk pembangunan gedung DPRD.

Terjawablah sudah mengapa “ngotot” membangun gedung DPRD walaupun harus melawan arus dan menabrak berbagai ketentuan hukum. Tetapi harus diingat dengan memanfaatkan tanah di Waibalun untuk membangun gedung DPRD tidak berarti tidak ada masalah hukum, karena hal itu tidak  termasuk alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga tidak dapat dituntut. Terkecuali jika sejak semula rencana pembebasan lahan di Kelurahan Lewolere peruntukannya untuk membangun gedung DPRD Flotim dan dengan alasan tertentu, diukur lokasinya untuk pembangunan stadion, maka tidak ada problem hukum. Bersambung!!!