Aksi Solidaritas Ata Kiwan Dukung Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Aksi Solidaritas Ata Kiwan Dukung Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim

1,491 Read

LARANTUKA– Pro kontra wacana pembangunan gedung DPRD Flores Timur (Flotim) terus bergulir. Sebelumnya beberapa aktivis Flotim melakukan aksi menolak rencana pembangunan itu. Bahkan, untuk menggalang penolakan, Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) nekad  beraudiens dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat beberapa waktu lalu.

Wacana pembangunan gedung DPRD Flotim itu juga ditanggapi warga yang tergabung dalam Solidaritas Ata Kiwang. Warga melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Flores Timur (Flotim), Senin 18 Februari 2019. Mereka mendukung rencana pemerintah membangun gedung yang menelan anggaran Rp.34. 989. 500.000 miliar itu.

Koordinator aksi, Theodorus Sutomo D. Hurint mengatakan pembagunan di kabupaten Flotim harus mengedepankan asas keadilan bagi seluruh masyarakat baik di desa maupun perkotaan secara proposional dalam bentuk program dan kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Indikasi Kerugian Negara Dibalik Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Ia menuntut lembaga DPRD maupun pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua elemen masyarakaat untuk menyampaikan pandangan, sikap dan aspirasi secara proposional dan berimbang sebagai bagian dari demokratisasi kebijakan publik .

Ia mengatakan, wacana pembagunan gedung DPRD  yang berada di Kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka merupaakan salah satu perwujutan visi dan misi Pemda Flotim yaitu Flotim sejahtera dalam bingkai desa membangun, kota menata. Karena itu, ia meminta agar wacana itu segera direalisasikan.

Baca juga : Warga Galang Petisi Tolak Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Berikut tiga tuntutan Solidaritas Ata Kiwan :

1. Pemerintah dan DPRD segera merealisasikan visi Flotim sejahtera dalam bingkai desa membangun kota menata secaraa konsisten, berkesinambungan dan dapat melakukan percepatan pembangunan kota dan desa bagi kesejahteraan masyarakat Flotim.

2. Mendesak pemerintah  segera merealisasikan semua program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perda No. 7 Tahun 2018 tentang APBD Flotim tahun anggaran 2019.

3. Mendesak pemerintah dan DPRD melakukan penyelarasan Perda No.7 Tahun 2012 tentang RDTL kawasan perkotaan Larantuka tahun 2012-2032 demi pemanfaatan ruang wilayah berkeadilan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga nilai histori kota Larntuka sebagai kota relegius. (DIAN/OK)

Komentar Anda?