Lindungi Hak Hukum Warga, LBH Surya NTT Jalin Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kalabahi

Lindungi Hak Hukum Warga, LBH Surya NTT Jalin Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kalabahi

154 Read

ALOR– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT menjalin kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan Agama (PA) Kalabahi, Senin, 18 Februari 2019.

Penandatanganan MoU dilakukan di ruang sidang utama PA Kalabahi yang ditandatangani oleh Sekretaris PA Kalabahi, Rahmatiah Djou dan LBH Surya NTT yang diwakili oleh Ketua LBH surya NTT, E. Nita Juwita,  SH,MH.

Baca juga : Layani Konsultasi Hukum, Pengadilan Agama MoU dengan LBH Surya NTT

Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Agus Salim mengatakan, MoU itu bertujuan memberikan advis dan konsultasi  hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Kalabahi.

Ia mengatakan, kerjasama itu merupakan upaya dari PA Kalabahi,  untuk memberikan pelayanan prima bagi pencari keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi financial, maupun secara intelektual.

Menurut dia, kerjasama itu sangat penting  karena bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum dalam  mendapatkan akses keadilan,  mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.

“Semuanya ini demi mewujudkan peradilan yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Petugas pemberi bantuan jasa konsultasi hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum adalah advokat atau sarjana hukum, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

Ia menambahkan, masyarakat pemohon layanan bantuan hukum adalah pencari keadilan dan kepastian hukum baik perseorangan maupun sekelompok orang yang secara eokonmi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam lampiran B surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai perkara di Pengadilan Agama Kalabahi melalui PLBH Surya NTT.

Dalam pelayanan bantuan hukum harus adanya keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender, perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta perlindungan khusus bagi kelompok penyandang distabilitas dan perlindungan anak.

“Pemberian layanan bantuan hukum akan diberi sanksi apabila melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah ditandatangani,” imbuhnya.

Hadir dalam MoU tersebut, Rahmatiah Djou sebagai  Pejabat Pembuat komitmen, Panitera H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag,. MH, dan para pejabat struktural, staf serta hakim pengadilan agama Kalabahi. Sedangkan dari LBH Surya NTT yakni pendiri dan pengawas Herry F.F Battileo, SH,.MH dan  Ketua LBH,  E. Nita Juwita, SH., MH,  Serta beberapa anghota paralegalnya. (TIM)

Komentar Anda?