KPU Sikka Buka Lowongan Petugas KPPS, Ini Syaratnya

KPU Sikka Buka Lowongan Petugas KPPS, Ini Syaratnya

332 Read

SIKKA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka membuka lowongan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembentukan KPPS ini tertuang dalam surat Nomor 51/KPU Kab.018.433971/II/2019.

Jurubicara KPU Sikka, Herimanto mengatakan, KPU Sikka telah resmi mengumumkan pembentukan KPPS untuk 894 TPS di Kabupaten Sikka. Pendaftaran akan dilaksanakan pada 7-11 Maret 2019.

“Bagi warga masyarakat yang berminat menjadi KPPS, disarankan untuk menghubungi PPS setempat guna mendapatkan informasi selengkapnya,” ujar Herimanto kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).

Ia mengatakan, pembentukan KPPS itu sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 352 Ayat (2) huruf c; PKPU No. 3 Tahun 2018 Jo PKPU No. 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dan edaran KPU RI No. 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Tahapan Perekrutan : 

1. Penerimaan pendaftaran (7 s/d 11 Maret 2019).

2. Penelitia Administrasi (14 s/d 20 Maret 2019).

3. Pengumuman hasil penelitian administrasi (21 s/d 23 Maret 2019).

4. Masukan dan tanggapan masyarakat 24 s/d 29 Maret 2019.

Tempat pendaftaran :

Sekretariat PPS Desa/Kel. masing-masing.

Kebutuhan :

1. Jumlah KPPS : 894 TPS x 7 orang = 6.258 orang yang tersebar di 160 Desa/Kelurahan.

Syarat-syarat : 
1. Warga Negara Indonesia.

2. berusia paling rendah 17 tahun.

3. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Aguatus 1945.

4. Memmpunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

6. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.

7. Bebas dari penyalagunaan narkotika dan mampu secara jasmani dan rohani.

8. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih.

10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten Kota atau DKPP.

11. Belum pernah menjabat 2 kali dalan jabatan yang sama sebagai PPK, PPS dan KPPS.

12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.

13. Tidak menjadi tim kempanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi tim kempanye peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kempanye sesuai tingkatanya.

14. Mampu secara jasmani dan rohani.

Pendidikan paling rendah SMA atau sederajad. (J.Dgz)

Komentar Anda?