Agus Boli : Gedung DPRD Flotim tetap dibangun, lokasinya sudah sesuai Perda

Agus Boli : Gedung DPRD Flotim tetap dibangun, lokasinya sudah sesuai Perda

1,400 Read

SIKKA– Rencana pembangunan gedung DPRD Flores Timur (Flotim) menuai polemik. Meski berbagai pihak menolak rencana itu, namun Wakil Bupati Flores Timur (Flotim), Agus Boli menegaskan pemerintah tetap membangun gedung  yang menghabiskan anggaran miliaran itu.

“Konsekuensi penolakan itu harus kita lihat dari perencanaan. Perencanaan gedung DPRD Flotim dari tahun 2016. Yang menjabat saat itu Pa Eman Kara dan pemerintahan itu bersifat kontinyu,” ujarnya kepada wartawan di Sikka Conventions Centre, Senin (25/2/2019).

Baca juga : Nani Bethan : Gedung DPRD Flotim harus dibangun, saya siap bertanggungjawab

Menurut dia, Pemda harus melanjutkan rencana itu karena sudah sesuai perencanaan dengan anggaran bersifat multiyears dari tahun 2018-2020 dengan pagu anggaran Rp.34.989. 500.000 miliar.

Terkait lokasi pembangunan, politisi Gerindra ini mengatakan Waibalun merupakan aset satu-satunya sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 7 tahun 2012.

“Saat itu saya yang buat karena waktu itu saya menjabat sebagai ketua badan legislasi dengan berlandaskan pada filosofis, yuridis dan sosiologis yang sifatnya fleksibel,” jelasnya.

“Apalagi di area tersebut merupakan area fasilitas umum seperti ada pendidikan, kesehatan, transposrtasi penyeberangan. Fasilitas umum bisa dibangun perkantoran melalui kebijakan, karena aset kita hanya ada disitu,” tambahnya.

Baca juga : Tolak Pembangunan Gedung DPRD, Koalisi Masyarakat Flotim Ngadu ke Gubernur NTT

Ia mengatakan, regulasi tentang tata ruang bisa dilakukan penyesuaian kecuali ruang budidaya dan hutan lindung. Bahkan, kata dia, hutan lindung sekalipun jika tujuannya untuk membangun kepentingan umum seperti  jalan atau kantor polisi kehutanan, sepanjang ada ijin menteri bisa dibangun.

Penyusutan Konstruksi

Ia mengatakan, dari tuntunan teknik konstruksi, kantor DPRD harus dibangun kembali dan tidak bisa hanya direhab karena sudah mencapai penyusutan.

“Sesuai dengan usia ekonomis dan nilai penyusustan gedung, sudah 100% penyusustannya. Ini diibaratkan kalau kendaraan pasti sudah tidak bisa berjalan lagi,” katanya.

“Usia gedung DPRD Flores Timur saat ini sudah 60 tahun. Kalau kita lihat nilai penyusutan konstrusi gedung misalnya yang kita anggap saja gedung tersebut dibangun pada tahun 1958-1959 dengan kualitas tinggi berati nilai penyusutan pertahun paling rendah 2% dan kalau 2X60 tahun bisa menjadi 100% penyusutan, ini berati gedung tersebut tidak layak lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan gedung bukan berarti pengurangan keuangan daerah tetapi bagian dari menunjang kegiatan birokrasi. Birokrasi bekerja dengan baik selain cara berpikir dan kualitas kerja, juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pembangunan gedung DPRD itu dilakukan sistem multiyears dan secara teknis, penyelesaiannya diatas 12 bulan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 54 huruf A. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas maka pembangunan sistem multiyeras, sangat membantu.

“Hari ini masyarakat melihat kenapa harus dibangun dengan angka itu tetaapi perencanaan ini sudah ada sejak 2016 sebelum kami menjadi bupati dan wakil bupati Flores Timur,” pungkasnya. (J.Dgz)

Komentar Anda?