PN Maumere Tandatangani Pakta Integritas Bebas Korupsi

0
42

SIKKA-Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Maumere menggelar pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pencanangan zona integritas itu
ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan komitmen bersama guna memantapkan tekad seluruh aparatur PN Maumere dengan prima dan bermutu.

“Ini sebagai wujud tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi serta menjadi pelayanan dan abdi negara,” ujar Ketua PN Klas II Maumere, Rohnicol Richard F. Sine, Selasa (5/3/2019).

Baca juga : Inovasi Pemda Sikka Cegah Anemia Remaja Putri Melalui Fanpage Facebook

Ia mengatakan, Perpres ini diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN serta meningkatkan pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global dan menciptakan SDM yang semakin profesional.

Menurut dia, PN Klas II Maumere dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, selain memeriksa dan mengadili perkara baik pidana maupun perdata juga selalu berupaya memberikan kualitas pelayanan publik yang baik bersifat terbuka serta terus berinovasi untuk mencapai keadilan yang hakiki.

Saat ini, PN Maumere sudah menerapkam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) dan Whistleblowing System. Sistem ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh badan pengawasan Mahkamah Agung RI bagi warga yang ingin memperoleh informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau peradilan dibawahnya.

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional karena itu harus diimbangi dengan upaya pencegahannya.

Ia berharap, penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas dapat membawa PN Maumere menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih.

“Seluruh aparatur PN Maumere harus bekerja profesional, akuntabel dan transparansi serta rnenjauhkan diri dari perbuatan tercela,” tandasnya.

Untuk mensinergikan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka PN Maumere membentuk tim pencanangan zona integritas bebas korupsi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor. W26-U6/10/0T 0/2/2019. (J.Dgz)