Bupati Flotim Dilaporkan ke KPK

Bupati Flotim Dilaporkan ke KPK

233 Read

LARANTUKA– Bupati Flores Timur (Flotim), Anton Hadjon dan jajarannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dilaporkan oleh aktivis anti korupsi LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara (GAPURA) RI  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (11/3/2019). Laporan tersebut terkait dugaan berbagai kasus korupsi yang marak terjadi di wilayah itu.

“Setelah mengkaji sejumlah berkas pengaduan dari beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Flores Timur, kami memutuskan untuk membuat laporan ke KPK,” ujar Ketua Divisi Anti Korupsi GAPURA RI, Epen Supendi melalui rilis yang diterima media ini, Selasa (12/3/2019).

Baca juga : Kepala BKPP Flotim Bungkam Soal Nasib 68 Tenaga Kontrak yang Gagal Ikut Tes PPPK

Ia mengatakan, laporan pejabat Pemda Flores Timur terkait dugaan korupsi dana APBD. Laporan juga termasuk adanya dugaan tipikor aset dan adanya dugaan dana siluman pada bendahara daerah serta dugaan penggelapan dana Silpa.

Selain itu ada dugaan tipikor atas penghapusan dana Pokir serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan adanya dugaan unsur kerugian negara pada proses pembangunan gedung DPRD Kabupaten Flores Timur senilai Rp34,9 miliar.

Baca juga : Indikasi Kerugian Negara Dibalik Rencana Pembangunan Gedung DPRD Flotim

Ketua Umum LSM GAPURA RI, Hakim A.L. Adonara mengatakan, langkah hukum ini dilakukan sebagai manifestasi atas kecintaannya terhadap daerah. Dalam kapasitas lembaga maupun pribadi, dirinya hanya ingin menyelamatkan kabupaten Flores Timur dari tindakan penguasa setempat yang disinyalir dengan semena-mena menguras uang rakyat di daerah.

“Berdasarkan fakta dan data, kita serahkan sepenuhnya pada penegak hukum untuk bekerja demi Lewo Tana atau daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (TIM/Dian)

Komentar Anda?