Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Kompak Desak BPD Segera Panggil Kades Pledo

Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Kompak Desak BPD Segera Panggil Kades Pledo

1,161 Read

ADONARA– Komunitas Kaum Muda Pusaka (KOMPAK) Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pledo untuk segera memanggil Kepala Desa (Kades) Pledo, Syamsudin Samon Deran untuk menggelar rapat bersama masyarakat guna mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahun anggaran 2018.

Kompak menilai, ada indikasi kuat terjadi penyimpangan pengelolaan dana desa. Kompak juga menilai, BPD terkesan gagal menjalankan fungsi pengawasannya.

Baca juga : Diduga Simpan Dana Desa di Rekening Pribadi, Kades Baumata Belum Ditindak

Sebelumnya pada 5 Maret 2019, Kompak telah menemui BPD untuk menyampaikan aspirasinya. Namun ironisnya, hingga hari ini BPD belum juga mengagendakan pertemuan dengan kepala desa.

“Ini merupakan pertemuan kedua. Padahal, banyak kejanggalan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pledo yang saat ini marak diperbincangkan warga,” ujar Koordinator Kompak, Ocie Bahy kepada wartawan, Kamis (14/3/2019).

Terhadap item penyertaan modal pada BUMDes, misalnya, ada alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000, namun pemanfaatannya tidak didasarkan pada prinsip berdaya guna dan berhasil guna. BUMDes malah memanfaatkan dana tersebut untuk membangun pasar senja yang pada kenyataannya mubazir. Selain itu, penyertaan Modal untuk BUMDes inipun patut dipertanyakan karna hingga hari ini, Perdes pembentukan BUMDes belum ada.

“Jika demikian, atas dasar apa BUMDes dijalankan. Seharusnya dana desa dimanfaatkan untuk urusan pembangunan dan pemberdayaan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ocie.

Baca juga : Dugaan Korupsi Dana Desa Seret Nama Anggota DPRD Rote Ndao

Anggota Kompak, Jamal Eden mengungkapkan, berdasarkan amanat Permendesa nomor 4 tahun 2015, Pengurus BUMDes seharusnya melaporkan perkembangan usaha mereka sekurang-kurangnya dua kali setahun dalam forum musyawarah desa. Faktanya, hingga memasuki bulan Maret 2019, pengurus BUMDes belum sekalipun melaporkan perkembangan usaha mereka kepada masyarakat.

Menurut dia, hal ini merupakan pelanggaran serius yang dilakukan pengurus BUMDes. Karenanya, Kompak mendesak BPD untuk segera memanggil Kepala Desa Pledo dan menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk mempertanggungjawabkannya.

“Kepala desa secara ex officio merupakan penasehat BUMDes. Karenanya dia harus bertanggungjawab. Seharusnya, BPD segera menggelar musyawarah Desa agar polemik ini tidak berkepanjangan,” katanya.

“Permintaan ini sudah kami sampaikan waktu pertemuan dengan BPD minggu lalu. Anehnya, Ketua BPD beralasan kepala desa belum bersedia. BPD terkesan melindungi kepala desa” tambahnya.

Ia mendesak agar BPD segera mengagendakan pelaksanaan musyawarah desa agar Pemerintah Desa bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa TA 2018.

Sementara itu, salah satu anggota BPD Desa Pledo, William Molan Tokan ketika dikonfirmasi mengatakan, BPD akan mengagendakan pertemuan dengan kepala desa, pengurus BUMDes dan masyarakat setelah rapat internal BPD. (TIM)

Komentar Anda?