MA Tolak Kasasi, Pemkab Lembata Wajib Ganti Rugi Rp 300 Juta ke PT Sinar Lembata

MA Tolak Kasasi, Pemkab Lembata Wajib Ganti Rugi Rp 300 Juta ke PT Sinar Lembata

305 Read

LEMBATA–Kasus gugatan perdata antara PT Sinar Lembata melawan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata berakhir. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Nomor : 2661 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 menyatakan, menolak permohonan kasasi yang diajukan Pemkab Lembata.

Baca juga : Kejari Lembata Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Proyek Waima

Majelis hakim menghukum pemerintah Lembata membayar ganti rugi sejumlah Rp 300 juta.

PT Sinar Lembata sebelumnya menggugat Pemkab Lembata terkait pembatalan proyek multy years tahun 2014-2016 yang dimenangkan oleh PT Sinar Lembata.

“Perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.LBT di Pengadilan Negeri Lembata dan di menangkan PT Sinar Lembata.  Atas putusan itu, Pemkab Lembata ajukan banding di Pengadilan Tinggi Kupang. Putusan banding itu menguatkan putusan PN Lembata. Pemkab ajukan lagi Kasasi dan putusan kalah lagi,” ujar kuasa hukum dari Kantor Hukum Akhmad Bumi, Juprians Lamablawa, SH, MH kepada wartawan, Selasa (26/3/2019).

Menurut Jupri, pada tahun 2015 Pemerintah Lembata melalui Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata membatalkan PT Sinar Lembata selaku pemenang lelang atas paket pekerjaan peningkatan jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu dengan nilai Rp 8.931.334.000,00.-

Akibat adanya pembatalan tersebut, kata dia, PT Sinar Lembata merasa dirugikan karena paket pekerjaan yang telah dimenangkan tidak dapat dilanjutkan. Padahal, PT Sinar Lemata telah mengikuti seluruh proses dan tahapan pengadaan sesuai mekanisme yang diatur dalam dokumen lelang dan Perpres Nomor; 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor; 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Saat itu PT Sinar Lembata sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh POKJA Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemkab Lembata dan telah diumumkan melalui Website LPSE NTT tanggal 02 Desember 2014,” katanya.

“Akibat pembatalan pemenang lelang kepada klien kami maka proses menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh proses lanjutan termasuk mengerjakan proyek tersebut tidak berlanjut,” tambah Jupri.

Kalah Lagi

Jupri menjelaskan, sebelumnya PT Sinar Lembata melalui kuasa hukum kantor Akhmad Bumi & Rekan pernah mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Kupang dan dimemenangkan PT Sinar Lemabata. Pengadilan TUN Kupang mengabulkan seluruh permohonan penggugat dengan Putusan Nomor: 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015 dengan amar putusan menyatakan tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata sebagai tergugat.

Baca juga : Pembangunan Jembatan Waima Terindikasi Korupsi, Mahasiswa-Pemuda Lembata Jakarta Datangi KPK 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan dengan putusan  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Oktober 2015. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung dengan putusan No : 76 K/TUN/2016 tanggal 3 Mei 2016.

“Selain gugatan di TUN Kupang, klien kami juga menggugat PMH di PN Lembata dan PN Lembata mengabulkan sebagian permohonan PT Sinar Lembata dengan menghukum Pemkab Lembata membayar ganti rugi Rp 300 juta. Pemerintah Lembata kemudian ajukan banding hingga kasasi tetapi kalah lagi,” pungkas Jupri. (TIM)

Komentar Anda?