Hasto Kristiyanto : Flores Kekuatan Utama Jokowi-Maruf, NTT Masa Depan

0
0

MAUMERE– Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto melakukam safari politik di Maumere, Kabupeten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 April 2019.

“Antusias masyarakat merupakan cermin dari representasi rakyat itu sendiri. Masyarakat melihat Pak Jokowi membangun harapan dan optimisme yang sebelumnya NTT dipandang sebelah mata. Dibawa kepemimpinan Jokowi, NTT merupakan masa depan kita bersama,” ujar Hasto.

Baca juga : 30 Ribu Massa Diperkirakan Hadir di Kampanye Terbuka Jokowi di NTT

“Flores merupakan kekuatan utama Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan PDIP sehingga skala prioritas pembangunannya di NTT,” tambahnya.

Dengan dukungan masyarakat, kata dia, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dapat menang di Flores dan NTT secara keseluruhan dengan target kemenangan 85%.

Ia mengatakan, secara nasional partai terus bergerak dan menyatu bersama rakyat.

“PDIP bukan partai baru, PDIP merupakan partai lama yang digembleng dengan sejarah serta keyakinan akan Ideologi Pancasila, sehingga di NTT dan Flores, PDIP semakin menegaskan bahwa posisi politiknya sebagai rumah semua warga bangsa dan rumah kebangsaan Indonesia raya,” katanya.

Baca juga : Dana PIP, Program Jokowi dan Perjuangan Hugo Pareira

Sementara Andreas Hugo Parera, mengatakan, kemanangan pemilihan Joko Widodo – Ma’ruf Amin di NTT ditergetkan di atas 85%.

Di masa kepemimpinan Jokowi, NTT dihadiahi tujuh bendungan yang bertujuan meningkatkan sektor pertanian agar bisa membantu hajat hidup orang banyak.

Perangi Korupsi

Pada kesempatan itu, Hasto Kristiyanto juga menyinggung pernyataan Prabowo soal pemberian dana pensiun bagi para koruptor.

“Korupsi merupakan kejahatan kemanusian yang tidak dapat ditolerir dengan cara apapun, apalagi dengan memberikan dana pensiun. Ini sangat kontraproduktif,” kata Hasto.

BACA JUGA:   Baru 4 Bulan Menikah, Ibu Muda di Sikka Ditemukan Tewas

Menurut dia, pernyataan itu mebuktikan bahwa Prabowo tidak berjaya pada caleg-caleg nya yang koruptor, sehingga memberikan ruang begitu besar.

“PDIP memberikan sangsi yang tegas kepada mereka yang korupsi untuk dicalonkan dan mereka yang korupsi kami berikan sangsi pemecatan,” tandasnya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi setiap anggota caleg dari PDIP. Bagi kader yang belum melaporkan kekayaannya akan didorong untuk segera melaporkan. Karena ini merupakan salah satu bagian dari tanggungjawab publik.

“Tidak hanya caleg, saya pun melaporkan kekayaan saya kepada ketua umum PDIP. Karena didalam anggaran dasar PDIP diatur, pimpinan partai wajib melaporakan kekayaannya,” pungkasnya. (J.Dgz)