Tuntut Ganti Rugi, Warga Sikka Blokir Jalan ke Bendungan Napung Gete

0
52

KUPANG– Warga pemilik lahan menutup akses jalan menuju proyek nasional Bendungan Napun Gete Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, NTT sejak Kamis (11/4/2019).

Warga menutup jalan dengan membangun puluhan tenda-tenda kecil di area jalan menuju lokasi bendungan persis di pertigaan jalan menuju Bendungan Napun Gete tepatnya di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.

Baca juga : Aksi Brutal Preman Pasar di Sikka Tewaskan Pria Paruh Baya

Kapolres Sikka AKBP Rickson Situmorang membenarkan hal tersebut. Ia mengaku warga memblokir jalan pada jalan masuk pintu utama, menuju lokasi pembangunan bendungan Napun gete.

“Sebanyak 120 warga sebagai pemilik lahan di lokasi pembangunan bendungan Napun Gete belum menerima pembayaran uang ganti rugi oleh Pemda Kabupaten Sikka, karena itu mereka memblokir jalan,” ujar Rickson kepada wartawan Minggu (14/4/2019).

Dikatakannya warga masyarakat pemilik lahan melakukan pemblokiran jalan persis di pintu utama menuju lokasi pembangunan bendungan Napun Gete.

“Mereka mendirikan beberapa tenda darurat pada jalan utama menuju lokasi pembangunan guna menghalangi jalan masuk ke area proyek pembangunan bendungan Napun Gete,” jelasnya.

Pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka  Tomy Lameng, Camat Waiblama, Kapolsek Waigete sudah melakukan negosiasi dan dialog bersama warga.

Namun, negosiasi itu gagal. Masyarakat pemilik lahan tetap ngotot dan kembali memblokir jalan. Masyarakat meminta Pemda Kabupaten Sikka segera melunasi pembayaran ganti rugi lahan di lokasi pembangunan Bendungan Napun Gete.

Hingga saat ini upaya negosiasi belum mendapatkan kesepakatan. Akses masuk ke lokasi pembangunan waduk Napun Gete tetap ditutup.

Baca juga : 2 Anggota Polres Sikka Ditangkap Saat Asyik Pesta Sabu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Sikka, Tommy Lameng mengatakan, masih tersisa 198 bidang tanah seluas 124 hektare yang belum dibebaskan. Dana pembebasannya menjadi tanggungan pemerintah pusat.

“Dana sisa untuk pembebasan lahan bendungan Napun Gete sudah ditransfer sebesar Rp200 miliar ke rekening Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” sebutnya.

Menurutnya, dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen Tanah di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang. Setelah dicairkan, maka pemerintah kabupaten akan segera membayar ganti rugi.

Pemerintah kabupaten Sikka, kata Tommy, memiliki kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp16 miliar. Pembayarannya telah dilakukan selama tiga tahap, sehingga kewajiban pemerintah daerah sudah selesai.

“Kewajiban Pemda Sikka sudah selesai sebesar Rp16 miliar, sehingga sisanya sekitar Rp50 miliar, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dana dari APBD Sikka dipergunakan untuk pembebasan lahan untuk konstruksi bendungan dan jalan masuk,” tandasnya.

Lahan yang dibebaskan dari dana APBD Sikka, akan menjadi aset Pemda Sikka. Sementara, lahan untuk genangan  bendungan dibayar menggunakan dana APBN, sehingga akan menjadi aset pemerintah pusat. (J. DGz)