Dugaan Korupsi NTT Fair, Frans Lebu Raya Berpeluang Jadi Tersangka?

Dugaan Korupsi NTT Fair, Frans Lebu Raya Berpeluang Jadi Tersangka?

574 Read

KUPANG– Kasus dugaan korupsi pembangunan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) NTT senilai Rp 29 miliar menyeret mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

Lebu Raya diperiksa penyidik kejaksaan tinggi (Kejati),  Kamis (2/5/2019). Mantan Gubernur NTT dua periode ini diperiksa selama dua jam oleh penyidik Kejati NTT, Robert Jimmy Lambila sejak pukul 09:00 wita hingga pukul 11:30 wita.

Lantas, bagaimana peran Frans Lebu Raya dalam kasus ini? Mungkinkah mantan orang nomor satu NTT ini berpeluang jadi tersangka?

“Totalnya sudah 25 orang yang kami periksa jadi saksi. Dan, semuanya bisa berpeluang menjadi tersangka termasuk mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim kepada wartawan, Kamis (2/5/2019).

Baca juga : Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan NTT Fair Seret Mantan Gubernur NTT

Ia mengatakan, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik akan melihat peran serta fungsi masing-masing saksi dalam perkara itu.

Saat ini, seluruh saksi termasuk, Frans Lebu Raya masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung NTT Fair.

“Prosesnya tidak mudah menetapkan seseorang jadi tersangka. Tergantung jawaban saksi saat diperiksa. Dari jawabannya kita akan sesuaikan dan kembangkan,” katanya.

Sementara itu, mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya usai pemeriksaan mengaku ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan NTT Fair.

Baca juga : Kejari Lembata Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Proyek Waima

Ia mengaku ditanya terkait peran dan tugas sebagai gubernur dalam proyek pembangunan itu.

“Saya jelaskan, perasn saya sebagai gubernur tatarannya sebatas kebijakan, program dan anggaran dan itu sudah disepakati dengan DPR . Setelah itu proyek itu ditangani secara teknis oleh dinas,” katanya.

“Saya juga ditanya apakah mengintervensi proyek pembangunan itu. Saya jawab, sebagai gubernur saya hanya memberi arahan kepada kepala dinas agar dikerjakan secara tanggungjawab dan tepat waktu,” sambungnya. (Dian/L6)

Komentar Anda?