Rekomendasi Penundaan Pembangunan Gedung DPRD Flotim Tak Hentikan Proses Hukum

0
62

LARANTUKA– Polemik rencana pembangunan gedung DPRD Flores Timur (Flotim) terus bergulir. Aksi demonstrasi aktivis Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) yang menolak pembangunan itu akhirnya ditanggapi Ketua DPRD Flotim, Nani Betan.

Dalam pernyataannya di media, Nani Betan mengaku DPRD Flotim, secara lembaga akan merekomendasikan penundaan pembangunan gedung DPRD dalam waktu yang tidak ditentukan.
Pernyataan politisi partai Golkar itu pun ditangapi balik aktivis KRBF. Menurut KRBF, rekomendasi DPRD itu merupakan sebuah produk yang  sifatnya sangat politis bahkan jelas tampak tidak bermutu dan semakin membuktikan ketidakmampuan nalar anggota DPRD Flotim memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat kecil Flotim.
“Alasan mendasar menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tidak tampak,” ujar salah satu aktivis KRBF, Rikardus Umbu (Icad ICad) kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019).
Menurut dia, DPRD seharusnya membatalkan rencana pembangunan itu, bukan memberikan rekomendasi penundaan sementara.
“Jika rapat paripurna sekedar untuk menghasilkan rekomendasi seperti itu,  kenapa tidak sekalian paripurna itu sekaligus membatalkan pembangunan gedung baru DPRD itu sebagai bukti keberpihakannya kepada kebutuhan dasar rakyat kecil yang wajib jadi prioritas?  Ada apa dibalik sikap buram DPRD Flotim dengan rekomendasi itu,” katanya.
Ia mempertanyakan sikap fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya menolak dan abstain terhadap polemik itu.
“Seperti apa sikap fraksi yang sebelumnya abstain? Publik perlu tahu. Karena DPRD Flotim dan bupati adalah dua sisi dari satu kebijakan anggaran/Perda. Apakah rekomendasi yang dihasilkan oleh DPRD itu atas hasil diskusi DPRD dengan bupati Flotim atau seperti apa,” tanya dia.
Terhadap pernyataan DPRD itu, ia mengajak KRBF untuk tetap menunjukan sikap tegas serta tetap berkomitmen pada tuntutan utama, yakni menolak dengan keras rencana pembangunan gedung DPRD Flotim dan mendesak DPRD segera membatalkan.
Ia menegaskan, meski DPRD telah menyatakan penundaan namun, KRBF tetap mendorong aparat penegak hukum untuk terus bekerja secara profesional dan tetap melakukan penyelidikan guna mengungkap dugaan korupsi pada rencana proyek pembangunan itu.
“Proses pelelangan terjadi sebelum APBD 2019 ditetapkan dengan segala proses ikutan baik berupa administrasi anggaran maupun teknis pelelangan dan proses kesiapan lahan, harus diurai secara bertanggung jawab. Semua demi rakyat Flotim agar DPRD tidak merasa bebas setelah ada rekomendasi itu,” tandasnya. (Dian/L6)