Kisah Ironi Petani Garam Kupang, Niat Jalankan Program Pemerintah Malah Dipenjarakan

Kisah Ironi Petani Garam Kupang, Niat Jalankan Program Pemerintah Malah Dipenjarakan

345 Read

KUPANG- Hidup di desa yang tak jauh dari laut, membuat sebagian warga Desa Pariti, Kecamatan, Kabupaten Kupang, NTT memilih menjadi petani garam. Sudah bertahun-tahun lahan di sekitar perkampungan itu dijadikan sumber mengais rejeki.

Program kesejahteraan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangkitkan warga desa Pariti membentuk kelompok tani nelayan. Melalui persetujuan kepala desa, mereka membuat proposal dan mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kupang.

Alhasil, proposal mereka tejawab. Pihak DKP memberi sosialisasi hingga rekomendasi lahan kerja bagi petani garam.

Namun, baru saja membersihkan lahan sesuai yang direkomendasikan, dua warga setempat malah dipolisikan oleh Haji Zainal yang mengklaim lahan itu miliknya.

Baca juga : Hoax, Informasi Tambak Garam Rusak Akibat Tornado

Kedua warga itu yakni, Yorhen Nopoleon Manu (47), warga RT 021 RW 011, Dusun VI Desa Pariti dan Heryanto Manu (41) warga RT 021 RW 010,Desa Pariti.

Ironisnya, keduanya kini telah berstatus tersangka dan ditahan di Mapolres Kupang. Dalam surat perintah penahanan, dua petani malang ini oleh polisi, diduga keras melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang/barang pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana pada Sabtu 4 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Lokasi tanah Kuka di Harak, Desa Pariti.

Salah satu warga, Yorim Kiuk mengatakan, lahan yang dibersihkan oleh kelompok tani nelayan dusun 6 itu milik DKP Kabupaten Kupang sesuai rekomendasi dari DKP.

“Kami dapat surat undangan sosialisai dan rekomendasi untuk kerja dari DKP. Lahan yang dibersihkan itu sesuai rekomendasi DKP. Memang lahannya dekat milik Haji Zainal,” ujar Yorim.

Ia mengatakan, menurut tokoh masyarakat lahan itu dahulunya pernah dikelola turun temurun oleh sebagian warga setempat untuk memproduksi garam.

“Setelah kami terima rekomendasi dari DKP baru kami tahu bahwa lahan itu milik pemerintah, tetapi tiba-tiba ada yang datang mengakui bahwa itu adlah miliknya,” katanya.

Baca juga : Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Tambak Garam, Kadis Prindag dan Kadis PU Sabu Raijua Didakwa Pasal Berlapis

Sementara itu Kepala Desa Pariti, Melkior Raja mengatakan lahan itu setahunya milik pemerintah. Lahan itu diakomodir oleh DKP Kabupaten Kupang setelah warga setempat mengajukan proposal.

“Setahu saya itu milik negara karena sudah diakomodir DKP, kan sudah disetujui pemerintah pusat untuk tambak garam. Saya tidak tahu kalau ada sengketa lahan ,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (8/6/2019).

Ia mengaku sebagai aparat desa tidak menerima pemberitahuan dari Polres Kupang terkait penangkapan dua warganya. Ia baru tahu informasi penangkapan itu dari warga lain.

“Saya tidak tahu karena saat penangkapan tidak ada pemberitahuan ke desa,” katanya. (DIAN/L6)

Komentar Anda?