Upaya Mencari Keadilan Keluarga Siswi SMA yang Jadi Budak Seks Kakek Bejat di Kupang

0
639

KUPANG– Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib, proses hukum kasus dugaan pencabulan siswi SMA asal Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang hingga kini belum juga menemukan titik terang.

Keluarga korban, Yerim Kiuk menilai proses hukum kasus yang menimpa SM (16) dinilai lambat. Pasalnya, selain sudah melaporkan ke Polres Kupang, keluarga korban juga membuat laporan ke Polda NTT. Namun, hingga kini belum ada kejelasan penanganannya.

Baca juga : Cerita Pilu Siswi SMP Kupang Menggantikan Sang Kakak Jadi Budak Seks Kakek Bejat

Tak puas dengan proses hukum polisi, keluarga korban menyurati sejumlah tokoh agama. Selain Ketua Sinode GMIT, Uskup Agung Kupang dan Ketua Klasis, keluarga korban juga menyurati Kapolda NTT dan Wakapolda NTT.

“Tembusannya ke Presiden, Kapolri, Ketua DPR RI dan Ketua Komnas HAM,” ujar Yerim sesuai surat yang diterima wartawan, Kamis (11/7/2019).

Ia mengungkapkan, selain SM, adik korban berinisial F yang masih SMP juga menjadi korban pencabulan, Zainal Albar (70).

Setelah kasus yang menimpa SM terkuak, kata dia, terungkap fakta bahwa sejumlah siswi SMP di Desa Pantai Beringin juga mendapat perlakuan yang sama oleh Zainal Albar.

Ironisnya kata Yerim, sejumlah saksi yang turut menjadi korban yang sudah diungkap korban, hingga kini polisi belum mengambil keterangan sebagai saksi korban.

Ia berharap kasus yang ditangani polisi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak ada diskriminasi dalam proses hukum.

“Kami hanya minta keadilan, karena korban-korban ini anak di bawah umur,” katanya.

Merasa Dikriminalisasi

Ia mengungkapkan, belum selesai menghadapi kasus pencabulan yang menimpa SM, lima warga Dusun 6 Kukak, Desa Pariti kini dipolisikan pelaku pencabulan, Zainal Albar. Mereka dipolisikan gara-gara melakukan pembersihan lokasi jalan ke arah pembuatan tambak untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca juga : Kisah Haru Siswi SMA di Kupang 4 Tahun Jadi Korban Budak Seks Kakek Bejat

Menurut dia, lahan tersebut merupakan tanah ulayat. Namun, setelah dilakukan pembersihan, warga malah dipolisikan Zainal Albar. Zainal mengklaim, lahan tersebut miliknya.

“Kami merasa dikriminalisasikan karena enam warga sekarang sedang diproses hukum dan ditahan. Kami pernah ditawarkan untuk damai, namun kami menolak. Kami sudah berkoordinasi dengan polisi agar turun langsung ke lokasi, tetapi polisi tidak menanggapi permintaan kami,” tandasnya.

Kasat Reskrim Polres Kupang, Iptu Simson Amalo mengatakan proses hukum teradal lima warga yang dilaporkan Zainal Albar sudah sesuai alat bukti.

“Kami berdasarkan alat bukti. Silahkan kalau memang mereka tidak puas, ada jalur hukum berupa pra peradilan kalau polisi salah,” katanya. 

Adik Gantikan Posisi Kakak

Kuasa hukum korban, Dedy Jahapay, SH

Siswi SMA berinisial SM, warga Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, NTT menjadi korban budak seks kakek 70 tahun, Zainal Akbar. Aksi bejat Zainal terkuak setelah SM dinyatakan hamil delapan bulan.

Baca juga : Polisi Belum Tahan Kakek Bejat yang Jadikan Siswi SMA Budak Seks

Sadisnya, ternyata bukan hanya SM yang menjadi korban pengusaha tambak garam itu. Adik korban berinisial F yang masih SMP juga turut dicabuli Zainal.

Paman korban, Chornelis Pello mengatakan kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Kupang, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut sama sekali dari pihak kepolisan. Keluarga merasa sakit hati, melihat Zainal masih bebas berkeliaran.

Bersama kuasa hukum, keluarga akhirnya mendatangi Polda NTT, Kamis (27/6/2019). Mereka meminta agar kasus ini segera diambil alih Polda NTT karena mereka menduga ada “permaianan” yang dilakukan penyidik Polres Kupang.

Menanggapi itu, Kapolres Kupang, AKBP Indra Gunawan mengaku kasus tersebut masih di tahap penyelidikan (lidik).

Ia mengatakan, polisi sudah memeriksa korban serta saksi yakni, orangtua korban, kakak serta adik korban termasuk terlapor, Zainal Albar. Dari hasil pemeriksaan, kata dia, tidak ada keterangan saksi yang mendukung keterangan korban.

“Saat ini baru keterangan korban sehingga baru satu alat bukti. Korban sekarng dalam keadaan hamil sehingga kita tunggu melahirkan baru uji DNA,” ujar Indra kepada wartawan, Jumat (28/6/2019).
Ia juga membantah jika Polres Kupang disebut-sebut menitipkan korban di panti rehabilitasi.
“Korban dititipkan oleh aktivis Rumah Perempuan, bukan Polres Kupang. Jadi, sesuai SOP di panti, jika mau mengunjungi korban harus sepengetahuan rumah perempuan,” katanya.

Pernyataan Kapolres Kupang ini ditanggapi kuasa hukum korban, Dedy Jahapay. Menurut Dedy, banyak saksi yang disebutkan oleh korban tetapi tidak pernh diambil keterangan oleh polisi.

“Salah satunya tanta korban, tidak diperiksa oleh polisi,” ujar Dedy kepada wartawan, Minggu (30/6/2019).

Sebagai kuasa hukum, ia mengaku masih kesulitan bertemu korban di panti rehabilitasi. Awalnya, pihak panti beralasan harus ada ijin dari Polres Kupang. Setelah terjadi perdebatan kata dia, pihak panti baru memberi ijin.

“Semula petugas bilang harus ada ijin dari polres. Saya tanya balik, dalam bentuk apa, mereka jawab rujukan. Saya tanya lagi, apa dalam rujukan itu ada poin yang menyatakan jika mau bertemu korban harus minta ijin polres? Petugas diam tidak jawab, katanya mereka hanya jalankan perintah pimpinan,” tandasnya.

Ia meminta agar Polda NTT mengambil tindakan hukum dan segera memeriksa penyidik Polres Kupang yang menangani perkara ini.

“Laporan korban tidak ditindaklanjuti, ini ada apa? korban ini anak di bawah umur yang seharusnya segera mendapat perlindungan hukum. Saya minta Polda segera periksa penyidik Polres Kupang,” tegas Dedy. (Dian/Liputan6)