Prioritaskan Konservasi, Wisatawan Pulau Komodo Dibatasi   

0
105

LABUANBAJO– Presiden Jokowi mengunjungi Taman Nasional Komodo, tepatnya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (10/7/2019). Jokowi ingin pembenahan fasilitas di Pulau Rinca dan Pulau Komodo saling terintegrasi.

Menurut dia, populasi komodo di Pulau Komodo kurang lebih 1.700, sementara di Pulau Rinca 1.040 komodo. Untuk itu, Jokowi ingin agar pembenahan di Pulau Komodo tak hanya mementingkan sektor pariwisata, namun juga daya dukungnya.

“Saya tadi sudah sampaikan ke Kepala Balai untuk betul-betul dihitung daya dukungnya. Jangan sampai kita loss, bukan hanya urusan turisme, tapi juga melihat bahwa ini adalah kawasan konservasi,” kata Jokowi di usai meninjau.

Baca juga : Usai Tinjau Bandara Komodo, Jokowi ke Puncak Waringin

Menurut dia, pembenahan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ekosistem, sehingga satwa tak terganggu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pemerintah akan menyiapkan desain besar untuk membatasi antara kawasan konservasi dan pariwisata di Pulau Komodo.

“Kita ingin nanti misalnya Pulau Komodo betul-betul ditujukan untuk konservasi, sehingga turis di situ betul-betul kita batasi, ada kuota, bayarnya mahal. Kalau enggak mampu bayar, enggak usah ke sana. Misalnya seperti itu, tapi mau lihat Komodo juga masih bisa di Pulau Rinca,” jelas dia.

Jokowi menyebut rancangan besar Taman Nasional Komodo akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas. Namun, yang terpenting, Jokowi meminta desain pembenahan dapat terhubung antara Labuan Bajo, Pulau Rinca, Pulau Komodo, serta lautnya.

“Didesain dengan baik dan dikerjakan tidak parsial. Jadi, betul-betul dirancang yang sekali keluar, tapi dirancang, direncanakan, dan betul-betul dari turun di airport sampai ke tempat tujuan betul-betul kelihatan sambung semuanya,” ucap Jokowi.

Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana menyusuri Pulau Rinca yang merupakan habitat kadal purba tersebut.

Jokowi juga didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, serta Gubernur NTT Viktor Laiskodat. (Dian/Liputan6.com)