Upaya Melawan Human Trafficking di Sumba Barat Daya

0
62

TAMBOLAKA– Untuk mencegah terjadinya pekerja migran ilegal dan perdagangan manusia (human trafficking) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), aktivis kemanusiaan, Padma Indonesia bekerja sama dengan Suara Jarmas menggelar sosialisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di hotel Sumba Sejahtera, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten SBD, Jumat (19/7/2019).

Sosialisasi itu mengusung tema peran serta masyarakat dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia.

Baca juga : Human Trafficking Kejahatan Luar Biasa, Laka Lena : Harus Diberantas

Ketua Suara Jarmas, Oktavianus Dapa Talu mengatakan, Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah pahlawan devisa negara. Karena itu, negara seharusnya memberikan pengayoman mulai dari pembekalan keahlian hingga penempatan serta perlindungan hukum.

Ironisnya, kata dia, kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap PMI terus saja terjadi.

“Yang harus diperhatikan lebih serius adalah masalah ketenagakerjaan Indonesia yang dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian belum memadai serta lapangan kerja yang terbatas,” ujarnya.

Ia meminta keluarga maupun aparat desa turut berperan aktif memberi pemahaman kepada masyarakat akan bahaya menjadi pekerja migran ilegal.

“Peran keluarga itu sangat penting karena jika keluarga sudah paham soal prosedur menjadi tenaga kerja yang dilindungi, maka tidak akan lagi adanya human trafficking,” tandasnya.

Baca juga : Kisah Ironis di Hari Buruh, 16 TKI Ilegal Asal TTU NTT Diamankan Satgas Anti Trafficking

Direktur PADMA Indonesia, Martinus Gabriel Goa mengatakan, Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di NTT yang rentan adanya pekerja ilegal dan human trafficking.

Untuk mencegah hal itu, menurut dia, perlu peran serta keluarga, lembaga agama, perangkat desa, orang-orang muda dan juga pers untuk selalu mengadvokasi bahaya human trafficking.

Padma Indonesia dan Suara Jarmas saat menggelar sosialisasi tentang PMI dan human trafficking (Foto : Denni Theedens/Dian Timur)

Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) guna peningkatkan ketrampilan serta keahlian calon tenaga kerja.

“Kenapa orang berangkat ke luar negeri secara legal? Itu karena belum ada industri-industri di daerah dan minimnya pengetahuan masyarakat. Banyak orang yang ke luar negeri tetapi tidak punya keahlian sama sekali dan ini salah satu penyebab terjadinya human traffivking,” katanya.

Direktur Sosial & kelembagaan BNP2TKI, Servulus Bobo Riti menambahkan, sosialisasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengingatkan bahayanya human trafficking di NTT.

“Ini tugas kita semua juga bagian dari tugas aparat desa untuk mencegah agar masyarakatnya tidak kerja di luar negeri secara ilegal,” pungkasnya. (Denni)