Tudingan Mark Up Anggaran, Bupati Sikka Bakalan Dipolisikan

0
55

MAUMERE– Pernyataan Bupati Sikka  Fransiskus Roberto Diogo terkait adanya mark up anggran dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD berbuntut panjang.

DPRD merasa pernyataan bupati itu sebagai bentuk penzoliman dan pencemaran nama baik.

Baca juga : Pemkab Sikka Didesak Hentikan Proyek PT Bumi Indah

Anggota DPRD Sikka, Silferius F. Angi menegaskan akan mempolisikan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo karena dinilai telah mencemarkan nama baik dirinya sebagai anggota DPRD Sikka.

Dalam konferensi pers, Siflan yang  menjelaskan bahwa, laporan pencemaran nama baik ini lantaran

“Saya merasa dizolimi oleh Bupati Sikka melalui pernyataan bahwa saya dan 34 anggota DPRD lainnya melakukan mark up dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD,” tegas Siflan Angi didampingi kuasa hukumnya, Dr. Stefanus Roi Rening, SH, MH saat konfrensi pers, Kamis (25/7/2019).

Ia mengatakan, informasi tersebut dirilis kepada media oleh bupati Sikka seolah – olah sudah benar DPRD Sikka telah melakukan mark up dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD seperti yang termuat dalam konsep temuan awal BPK. Padahal, kata dia, LHP BPK menjelaskan tidak ada temuan terkait dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD.

Baca juga : Mobil Ambulans Dipakai Sopir ke Tempat Pesta, Pasien Sekarat di Sikka Diminta Cari Kendaraan Sendiri

Ia menilai tudingan Bupati Sikka terhadap 35 anggota DPRD berdasarkan asumsi pribadi bupati Sikka bukan berdasarkan pada LHP BPK. Untuk membuktikan ada penyalahgunaan anggaran, harus sesuai hasil audit BPK . Sebab, BPK adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas melakukan audit.

“Kami merasa dirugikan baik secara materiil maupun non materiil. Kami jalan mau angkat muka saja malu. Harga diri hilang,” tandasnya.

Gugat Media

Ia menegaskan, selain mempolisikan bupati Sikka, ia juga akan menggugat koran Ekora NTT. Menurutnya, koran Ekora telah melakukakan pemberitaan sepihak terkait masalah tunjangan perumahan dan transportasi DPRD tanpa melakukan konfirmasi kepada DPRD.

Kuasa Hukum Siflan Anggi, Stefanus Roi Rening mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir, berita ini berkembang secara masif melalui media, itu artinya ada unsur kesengajaan untuk melakukan pelecehan terhadap harkat dan martabat anggota dewan baik sebagai orang per orang maupun sebagai institusi.

“Berita ini sangat mencuat sejak bulan pemilu, karena memang ada upaya sistematis dan sengaja dilakukan oleh bupati untuk menghancurkan karakter daripada anggota dewan,” ungkapnya.

Baca juga : Aksi Brutal Oknum Polisi di Sikka, Siksa Pengendara Hingga Sekarat

Ia mengatakan, Bupati Sikka secara dengan sengaja telah melakukan pembunuhan karakter dengan mengambil kesimpulan terlebih dahulu tanpa mendapatkan konfirmasi dari lembaga yang mempunyai kompetensi.

Setelah adanya LHP BPK yang menyatakan bahwa tidak ada temuan penyalahgunaan anggaran di DPRD Sikka, membuktikan bahwa bupati Sikka sudah keliru memberikan penilaian selama ini menggunakan sarana pers (Ekora NTT) untuk melakukan kampanye pembusukan terhadap anggota DPRD khususnya, Siflan Angi.

Ia mengatakan, dokumen LHP BPK adalah alat bukti. Karena lembaga resmi yang berwenang mengatakan ada tidaknya temuan penyalahgunaan anggaran hanyalah BPK.

“Permintaan maaf Bupati Sikka tidak serta merta menghilangkan unsur pidananya. Sebagai pemimpin ia harus bertanggungjawab dan setiap kerugian yang timbul dari ucapannya, ia harus bertanggung jawab. Karena ini sudah melakukan kriminalisasi terhadap anggota dewan seolah-olah mereka penjahat,” tegas Roi. (J. d Gomez)