Empat Tantangan Membangun Sektor Pariwisata di NTT

0
99

KUPANG– Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nyoman Ariawan Atmaja, mengungkapkan setidaknya ada empat persoalan yang dihadapi dalam membangun sektor pariwisata sebagai sumber penopang utama perekonomian di NTT.

“Tantangan pertama adalah sekarang kompetisi bidang pariwisata baik dengan daerah lain maupun luar negeri semakin tinggi, walaupun di sisi lain permintaan terhadap pariwisata terus tumbuh,” kata Nyoman kepada wartawan, Rabu (6/8/2019).

http://www.diantimur.com/2019/08/07/tolak-direlokasi-warga-pulau-komodo-siap-memilih-mati/

Ia mengemukakan hal itu terkait upaya pembangunan sektor pariwisata di Provinsi NTT menjadi penggerak utama perkonomian dan seperti apa tantangan yang dihadapi.

Tantangan kedua, lanjutnya, adanya perang dagang di sektor pariwisata yang ditunjukkan dengan dinamika penerapan harga hotel, persaingan harga antaragen travel, sehingga membuat harga hotel, akomodasi, dan lainnya menurun.

Selain itu, terdapat sumber permintaan yang menerapkan zero dollar tourist yakni penjualan paket wisata yang sangat murah oleh agen travel saat membawa turis ke Indonesia maupun ke NTT.

“Tetapi hanya satu, dua, destinasi wisata saja yang dikunjungi dan tidak banyak pengeluarannya kemudian belanjanya ke outlet dia sendiri, ini juga adalah isunya,” katanya.

Ia mengatakan, tantangan ketiga berkaitan dengan kondisi di daerah yang diwarnai dengan kemacetan, persoalan sampah, dan lainnya destinasi wisata belum maskimal dipasarkan untuk wisatawan.

http://www.diantimur.com/2019/08/02/air-asia-mendarat-perdana-di-labuan-bajo/

Sedangkan tantangan keempat, kata Nyoman, berkaitan dengan isu bencana alam termasuk di NTT yang sebagai daerah rawan bencana.

“Artinya kita di NTT harus siap manakal ada bencana alam terutama menyiapkan standar prosedur, sumber daya manusia, dan kelembagaan sehingga terjadi bencana kita siap memitigasi resiko itu terhadap pariwisata,” katanya.

Ia mengatakan, beberapa isu ini sedang dibicarakan di level daerah hingga nantinya ke tingkat pusat untuk mendapat intervensi lebih lanjut. (Dian/L6)