Walhi NTT Protes Wacana Relokasi Warga Pulau Komodo

0
108

KUPANG– Wacana relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo disoroti Walhi NTT. Menurut Walhi, wacana itu merupakan kekeliruan besar yang dilakukan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, sebab relokasi tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterima publik.

Relokasi itu bermula dari wacana penutupan setahun yang diingikan oleh gubernur NTT dengan tujuan revitalisasi Pulau  Komodo yang tentunya untuk kepentingan pariwisata yang menjadi mimpi besar gubernur NTT.

“Dengan mengeluarkan pernyataan itu saja tentu sudah salah. Alasannya adalah berdasarkan Permen LHK No 07 Tahun 2016 menjelaskan bahwa unit pengelolahan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, berada di bawah dengan bertanggung jawab Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,” ujar Direktur Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi kepada wartawan, Sabtu (10/8/2019).

Baca juga : https://www.diantimur.com/2019/07/17/aksi-protes-warga-tolak-penutupan-pulau-komodo/

“Permen itu jelas menyatakan pemerintah daerah tidak dapat mumustuskan apa yang akan terjadi pada Taman Nasional Komodo,” sambungnya.

Tujuan penutupan pulau komodo menurut gubernur NTT untuk menata ketersediaan pagan komodo dan menata taman bunga agar terlihat lebih indah menurut dia, spiritnya bukan untuk pelestarian komodo, tetapi bagaimana menyiapkan komodo sebagai objek yang punya nilai jual untuk kepariwisataan.

Baca juga : https://www.diantimur.com/2019/08/07/cerita-mistis-warga-pulau-komodo-bayi-kembar-yang-menjelma-jadi-komodo/

Ia menyesalkan pernyataan gubernur NTT yang menyatakan penduduk Pulau Komodo merupakan penduduk liar. Jika diurutkan ke belakang, jelas bahwa sebelum penetapan TNK, pulau komodo merupakan hak ulayat masyarakat setempat.

“Setelah ditetapkan sebagai TNK, masyarakat yang menetap di pulau Komodo dianggap sebagai penduduk liar. Ini tdak dapat dibenarkan. Masyarakat yang hidup di pulau Komodo tentu tidak memiliki hak milik atas tanah sebab pulau komodo telah ditetapkan sebagai TNK,” tandasnya.

Cabut Status Kawasan TNK 

Menurut Walhi, jika gubernur NTT merasa masyarakat tersebut tidak memiliki hak maka negara sudah sepatutnya mencabut status kawasan TNK dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pemukiman masyarakat di dalam kawasan TNK itu. 

Pelestarian komodo tidak perlu dilakukan dengan cara merelokasi masyarakat yang hidup di dalam pulau komodo, sebaliknya masyarakat tersebut harus menjadi benteng terdepan dalam upaya pelestarian komodo.

Hal ini penting sebab di NTT sendiri tidak memiliki ahli komodo. Namun, masyarakat tersebut secara alamiah tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan komodo sehingga penting untuk peran serta masyarakat dalam pelestarian komodo.

Baca Juga : https://www.diantimur.com/2019/07/31/produksi-sampah-di-labuan-bajo-128-ton-per-hari/

Selama ini masyarakat yang hidup dalam pulau Komodo tahu bagaimana hidup berdampingan dengan komodo. Berdasarkan historynya masyarakat pulau Komodo merasa ada hubungan antara manusia dan komodo sehingga mereka memperlakukan komodo dengan baik.

“Untuk wacana relokasi masyarakat yang hidup di pulau Komodo perlu dikaji lebih dalam. Sebab hal-hal yang selama ini dapat mengganggu kelestarian komodo adalah hal-hal yang bukan berasal dari masyarakat. Justru hal-hal yang menggangu kelesatarian komodo selalu datang dari luar,” tandasnya.

Ia menambahkan, maraknya pembangunan pariwisata dan target kunjungan wisatawan yang begitu tinggi berpotensi menggangu kehidupan komodo sebab, komodo memiliki sifat soliter yang selalu selalu ingin menjauhi keramaian atau dengan kata lain komodo akan merasa terusik jika ada karamaian.

Baca juga : https://www.diantimur.com/2019/08/07/tolak-direlokasi-warga-pulau-komodo-siap-memilih-mati/

Selain itu, maraknya penjualan komodo juga merupakan hal yang dapat menganggu kelestarian komodo. Perjualan komodo yang disinyalir melibatkan jaringan internasional ini terjadi dari waktu ke waktu sehingga kita dapat menilai bahwa ada pembiaran terhadap aktivitas ini.

“Dalam hal ini tentu yang bertanggungjawab adalah TNK sebagai pengelolah. Hal ini juga membuktikan bahwa pengelolah TNK tidak serius mengurus TNK. Lalu apa alasan yang kuat untuk merelokasi masyarakat dari Pulau Komodo? Tentu tidak ada alasan yang dapat kita jadikan sebagai dasar dari kebijakan merelokasi penduduk masyarakat yang hidup dalam Pulau Komodo,” pungkasnya. (DIAN/L6)