Warga Tolak Pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo, Sosialisasi BWS Terkesan Dipaksakan

0
95

NAGEKEO–  Rencana pembangunan waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, NTT mendapat penolakan dari warga setempat.

Menurut warga, lokasi pembangunan Waduk Lambo yang berlokasi di Lowo Se merupakan wilayah pemukiman. Meski menolak, warga telah memberi lahan alternatif yaitu di Lowo Pebhu dan Malawaka.

“Ada sekolah, ada kuburan leluhur kami, ada rumah ibadat dan kampung adat  yang perlu kami jaga dan lestarikan. Kami masyarakat yang terkena dampak langsung. Jangan paksakan untuk tetap dibangun,” tegas Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Lambo (AMAL) Hendrikus Kota.

Hal yang sama disampaikan tokoh perempuan dari Ndora, Siti Aisyah. Menurut Siti, keputusan pembangunan waduk Lambo ada di tangan masyarakat, bukan pemda ataupun BWS NT II.

“Itu tanah leluhur kami yang diwariskan turun temurun.Yang diwariskan adalah tanah dan manusia hidup diatas tanah, bukan di atas air,” katanya.

Tokoh perempuan Nagekeo, Siti Aisyah

Sementara Bernardinus Gaso, Ketua Forum Penolakan Lokasi Waduk Lambo menyayangkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Pemda dan BWS NT II. Karena, menurut dia, masih ada pro kontra rencana pembangunan itu.

“Saya menilai sosialisasi ini terkesan dipaksakan, karena masih ada penolakan,” katanya.

Program Strategis Nasional

Di tengah penolakan warga, Pemda Nagekeo bersama BWS NT II terus melakukan sosialisasi.

Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do mengatakan pembangunan Waduk Lambo dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Ia mengajak warga untuk mendukung rencana pembangunan Waduk Lambo.

“Kalau sudah ada waduk, masyarakat dapat beternak dan bertani dengan memanfaatkan air yang ada. Lokasi waduk juga dapat menjadi objek pariwisata yang akan menarik minat pengunjung. Pada akhirnya, masyarakat yang menikmati hasil pembangunan waduk tersebut,” katanya.

Menurut dia, kegiatan pendataan awal pengadaan tanah Bendungan Lambo/Mbay merupakan proses yang harus dilalui. Sosialisasi hari ini hanya salah satu bagian dari proses panjang yang harus dilalui.

“Pemerintah tidak mengabaikan keberatan dari masyarakat tentang lokasi pembangunan waduk. Masih ada waktu kurang lebih 90 hari untuk berdiskusi dan menetapkan keputusan,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembangunan Waduk Lambo merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan masyarakat.

”Saya mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk membangun waduk ini. Sebagai Bupati, saya akan tetap berada bersama masyarakat untuk memastikan bahwa manfaat  tertinggi dari pembangunan waduk ini adalah untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. 

“Semua itu dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.Sebagai Bupati, saya akan memastikan penilaian dan pengukuran yang tepat terhadap asset masyarakat, yaitu tanah, tanaman produktif dan lain-lain, sehingga semua yang terkena dampak akan memperoleh haknya sesuai ketentuan,” tambahnya.

Ganti Rugi dan Kompensasi

Sementara  itu,  Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTT, Sony Tella mengatakan program itu berjalan baik, tanpa mengabaikab hak-hak masyarakat. Dinas PUPR paham akan reaksi masyarakat terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo. 

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai Provinsi NTT untuk memastikan  bahwa tidak ada hak masyarakat yang terabaikan,” imbuhnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa tenggara II, Agus Sosiawan mengaku sosialisasi tersebut merupakan kegiatan pendataan awal.

Tujuan pendataan awal menurut dia, untuk mengetahui secara pasti luas lahan yang terkena dampak pembangunan waduk, termasuk pekarangan dan pemukiman warga untuk urusan ganti rugi dan kompensasi. (Dian)