Dugaan Korupsi Air Ile Boleng dan Penjarangan Mete, Wabup Flotim Bantah Laporan Ampera

0
194

LARANTUKA- Aliansi mahasiswa peduli rakyat (AMPERA) Flores Timur (Flotim) melapor beberapa kasus dugaan korupsi di Kabupaten Flotim ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati NTT).  

Kasus dugaan korupsi itu antara lain, pembangunan jaringan air ile boleng di Dinas Perkejaan Umum dan Penataan Ruang Flotim senilai Rp. 10.098.547.200, peremajaan, pemangkasan dan penjarangan jambu mete senilai Rp. 5.590.000.000 dan penilaian pohon induk pala dan cengke senilai Rp. 245.990.000 pada Dinas Pertanian Flotim.

BACA JUGA : https://www.diantimur.com/2019/08/29/dugaan-korupsi-proyek-air-ile-boleng-ampera-desak-kejati-ntt-periksa-tapd-dan-banggar-dprd-flotim/

Laporan Ampera ini pun mendapat reaksi dari Wakil Bupati (Wabup) Flotim, Agustinus Payong Boli. Menurut Agus Boli, tidak ada unsur  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan motif korupsi dalam kedua program tersebut. Karena perspektif utama dalam dugaan korupsi adalah penelusuran “motif” dan atau “niat” para pihak yang di duga pelaku.

Pemda Flotim, dalam  Proses penganggaran sejumlah dana dalam pencapaian proyek air bersih kecamatan Ileboleng dan penjarangan tanaman jambu mete adalah untuk menjawabi kebutuhan utama air bersih masyarkat kecamatan Ile Boleng dan proyek penjarangan jambu mete adalah untuk menjawabi kebutuhan masyarakat akan meningkatnya “produktivitas” hasil jambu mete.

“Setelah mengkaji beberapa materi kritik sekaligus laporan ke kejati NTT oleh Ampera dan menelaah keresahan masyarakat sasaran program air bersih dan penjarangan perkebunan tanaman jambu mete, saya tegaskan bahwa kedua proyek tersebut murni untuk kepentingan rakyat, tidak ada “motif” untuk korupsi,” tegas Agus kepada wartawan, Kamis (6/9/2019).

Ia menjelaskan, unsur kedua dalam dugaan korupsi adalah adalah “kerugian negara”. Dalam kedua proyek ini semua kekuatan dana diarahkan untuk  pencapaian kedua proyek itu. Bahkan, tidak ada kerugian negara di dalamnya.

Proyek penjarangan jambu mete telah di laksanakan dan berhasil dengan baik. Sedangkan proyek air bersih kecamatan Ile Boleng karena alasan keadaan “kahar” maka baru di realisasi dana 20 persen di tahun 2018/ 2019  untuk beberapa item pekerjaan sesuai RAB dan sisanya kembali ke kas daerah dan di anggarkan kembali tahun 2020 kelanjutannya.

“Semuanya di kerjakan sesuai perencaan resmi dan tidak ada  dana “siluman” di dalam proyek ini,” katanya.

Sesuai Visi Misi 

Ia mengatakan, proses penetapan kedua program ini dalam Peraturan Daerah tentang APBD Flotim dan Perbup Penjabaran APBD telah memenuhi empat perspektif utama yakni Perspektif filosofis, yuridis, sosiologis dan empiris-ekonomis.

BACA JUGA : https://www.diantimur.com/2019/08/31/bongkar-dugaan-mafia-anggaran-penjarangan-jambu-mete-di-flores-timur/

Perspektif yuridis bahwa proses penetapan anggarannya sudah sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang alurnya dimulai dari visi-misi Bupati/Wakil Bupati terpilih,  Perda RPJMD kabupaten Flotim, Perda APBD tahun berjalan dan Perbup penjabaran APBD tahun berjalan. Semua mekanisme itu merupakan satu kesatuan komprehensif dan tidak bisa di pisahkan.

“Walaupun kadang dalam pembahasan dewan ada perbedaan pandangan soal program berjalan ketika bahas “rancangan” APBD hal itu biasa dan produk akhir resmi adalah Perda APBD secara kelembagaan dewan dan Pemda. Tidak bisa satu dua pendapat beda lalu itu jadi alasan seolah-olah ada yang tidak setuju karena ada masalah,” jelasnya.

Supervisi KPK

Terkait mekanisme, kata dia, secara regulatif kedua program dalam Perda APBD itu sudah dilakukan konsultasi-evaluasi Perda APBD oleh dewan dan Pemda ke pemerintah pusat via Pemrop untuk menguji dua hal yakni, apakah Perda APBD ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak. 
“Faktanya, semua dinilai baik,” imbuhnya 

Program ini pun sesuai dengan pendekatan perencanaan botom up yakni ada usulan masyarakat dalam  musrenbang, pendekatan politis yakni ada dalm misi utama “Selamatkan Infrastruktur rakyat”, pendekatan teknokrat dan pendekatan top down dari pemerintah atas.

“Karena itu mari kita dukung program yang sangat baik untuk kesejahteraan rakyat” ini karena azas hukum tertinggi kita di republik ini yakni salus populi supreme lez, kesejateraan rakyat adalah hukum tertinggi sesuai alinea ke-4 UUD ’45,” paparnya .

Ia menambahkan, kasus ini pun pernah dilaporkan ke KPK RI, namun ketika KPK melakukan supervisi, tidak ada masalah ditemukan terkait dua program itu.

“Pemerintah butuh sikap kritik konstruktif, bukan kritik  destruktif demilewotana tercinta kita Flores Timur.Masukan yang baik Pemda terima dengan hati ikhlas dan lapang dada,” pungkasnya. (Dian/L6)