Ada Perbuatan Melawan Hukum Pemblokiran Rekening Milik PT Rimba Mas oleh Bank NTT

0
346

Foto : Tim kuasa hukum PT. Rimba Mas, Lesly Anderson Lay, SH, Arnold Johni Felipus Sjah, SH, M.Hum dan Tommy Dirgantara Jacob, SH

KUPANG- Perkara gugatan pemblokiran rekening milik PT. Rimba Mas Indah oleh Bank NTT Cabang Sabu Raijua kini memasuki agenda kesimpulan.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, Kamis (19/9/2019), tim kuasa hukum PT. Rimba Mas, Lesly Anderson Lay, SH, Arnold Johni Felipus Sjah, SH, M.Hum dan Tommy Dirgantara Jacob, SH mengatakan secara fakta maupun hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank NTT.

“Sebagaimana bukti surat P-1 sampai P-5 hingga keterangan saksi, terbukti jelas adanya pemblokiran sepihak oleh Bank NTT dan ini bertentangan dengan Pas 12 ayat (1) dan ayat (2) PBI Nomor 2/19/PBI/2000,” ujar Lesly kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).

BACA JUGA : https://www.diantimur.com/2019/02/14/dirugikan-miliaran-rupiah-direktur-pt-rimba-mas-indah-gugat-bank-ntt/

Ia mengatakan, pemblokiran terhadap rekening kliennya itu tanpa adanya perintah polisi, jaksa atau hakim, namun atas perintah pimpinan cabang Bank NTT Sabu Raijua. Jika demikian, kata dia, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pimpinan Bank Indonesia. 

Secara fakta maupun hukum sebagaimana keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh BRI menyebutkan alasan penolakan ialah rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang dan pemblokiran harus disertai dengan surat pemblokiran dari instansi berwenang. 

“Bukti surat diajukan oleh tergugat dalam sidang tidak berkaitan dengan objek perkara yang disengketakan oleh pengugat. Bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh tergugat melakukan pemblokiran rekening milik PT Rimba Mas,” jelas Arnold. 

“Bukti surat tergugat dan keterangan saksi tergugat telah membuktikan bahwa tergugat melakukan pemblokiran dan  pendebetan uang milik PT Rimba Mas dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran/pelunasan kredit yang diajukan penggugat,” tambah Arnold.

Senada dengan itu, Tommy Jacob menambahkan, fakta hukum yang terugkap dalam persidangan bahwa alasan pemblokiran dilakukan untuk dapat dilakukan pendebetan terhadap nilai uang pembayara paket pekerjaan peningkatan jalan Bali-Biu tahun anggaran 2017, yang bukan merupakan jaminan/anggunan dalam perjanjian kredit adalah tidak dibenarkan secara hukum karena pekerjaan itu tidak dibiayai berdasarkan kredit oleh tergugat, sehingga uang untuk pembayaran pekerjaan tersebut tidak dapat didebet untuk pelunasan pinjaman atau kredit penggugat. 

“Di dalam praktek perjanjian kredit dikenal istilah cross collateral dan cros default atau jaminanan silang, saling menjamin,” tandas Tommy.

Dengan melihat fakta persidangan, ia mengatakan sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya. (DianTimur)