Upah Petani Proyek Manja Mete di Flotim Diduga Disunat

0
341

KUPANG– Selain ada dugaan mafia anggaran dalam proyek peremajaan dan penjarangan jambu mete di Kabupaten Flores Timur (Flotim), proyek itu juga ternyata merugikan para petani.

Pasalnya, upah petani sebagai tenaga operator dalam kegiatan yang oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur Anton Wukak Sogen disebut sebagai Manja Mete itu diduga disunat.

Hal tersebut terkuak saat Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) Flores Timur melakukan penelusuran terhadap dokumen risalah rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Flores Timur. Terungkap bahwa upah petani kegiatan pemangkasan dan penjarangan jambu mete dipotong sebesar Rp. 500.000 per Ha.

“Ini disampaikan oleh anggota DPRD Flores Timur atas nama, Hendrik. ADPRD tersebut mengemukakan bahwa informasi itu diperoleh di lapangan oleh sejumlah kelompok tani jambu mete,” ujar anggota AMPERA, Vian Kewohon kepada wartawan, Jumad (20/09/2019).

BACA JUGA: http://www.diantimur.com/2019/08/31/bongkar-dugaan-mafia-anggaran-penjarangan-jambu-mete-di-flores-timur/

Dugaan pemotongan upah tersebut pada kegiatan manja mete tahun anggaran 2018 senilai Rp. 5,5 Miliyar untuk 1000 Ha. Namun, yang terealisasi hanya 808,75 Ha sesuai dokumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Flores Timur tahun 2018.

“Kalau dugaan pemotongan tersebut benar maka total upah petani manja mete yang disunat sebesar Rp.500 ribu dikalikan luas lahan yang terlaksana sebesar 808,75 Ha sehingga totalnya mencapai Rp. 404 juta,” katanya.

BACA JUGA : https://www.diantimur.com/2019/09/10/dugaan-korupsi-penjarangan-mete-ampera-minta-wabup-flotim-jangan-asal-bicara/

Selain pemotongan upah petani, sejumlah masalah lain juga ditemukan dalam implementasi proyek manja mete tahun anggaran 2018 yang dibahas dalam rapat gabungan komisi, salah satunya yakni perbedaan pengukuran luas lahan oleh petani jambu mete  dengan tim teknis Dinas Pertanian Flores Timur. 

“Seperti pada Desa Tiwatobi, sebelumnya diukur oleh Petani seluas 11 Ha namun pengukuran oleh tim teknis turun menjadi 1,5 Ha,” ungkapnya.

Ia menambahkan, AMPERA Flores Timur akan kembali menyambangi Kejati NTT untuk menyampaikan sejumlah dokumen dan informasi tambahan termasuk dugaan pemotongan upah petani sebagai bahan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) Kejati NTT untuk mendalami laporan AMPERA Flotim. (DianTimur)