Sebut Wartawan “Sakit Jiwa” Bupati Malaka Akan Dipolisikan

0
841

KUPANG– Kekerasan atau pelecehan terhadap profesi jurnalis kembali terjadi di Kabupaten Malaka, NTT. Kali ini dilakukan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran.

Bria Seran menyebut wartawan yang menulis berita negatif adalah wartawan sakit jiwa. Pernyataan tersebut disampaikannya saat acara konferensi pers usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Malaka 2020 ke kantor DPC PDI Perjuangan Malaka, Jumat (20/9/2019).

Pernyataan bupati Malaka ini ditanggapi
aktivis Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia).

Direktur Padma Indonesia, Gabriel Goa mengatakan pernyataan Stef Bria Seran telah mengancaman kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang.

“Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan pelecehan terhadap profesi wartawan tersebut,” tegas Gabriel kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Ia mengatakan, wartawan atau jurnalis adalah komponen penting demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak.

Menurut dia, harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan atas pemberitaan media dengan alasan yang beragam, namun menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi.

“Penghinaan terhadap wartawan atau penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa,” ujarnya.

Ia menegaskan semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis, karena jika tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk membantah atau meluruskannya dengan prosedur yang telah disediakan.

“Seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia. Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk menyampaikan keluhan atas apa yang diberitakan oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan,” tandasnya.

Ia menambahkan, dalam situasi demikian, daerah atau negara melalui perangkat penegakan hukum harus memastikan setiap awak media di lapangan dapat bekerja secara aman, tanpa ada kekerasan dari pihak manapun sebagai bagian dari hak yang dijamin melalui konstitusi dan undang-undang.

Sementara itu, jurnalis Sergap.id, Seldi Berek yang bertugas di Kabupaten Malaka mengatakan, wartawan tidak pernah menulis berita negatif. Wartawan hanya melaksanakan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai fakta dan data. Menurutnya, dalam dunia jurnalistik, yang ada hanya penyampaian informasi publik sesuai kaidah-kaidah jurnalistik.

“Sebagai pekerja pers, pernyataan Bupati Malaka ini sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 2009, apalagi bupati membuat pernyataan di depan publik,” kata Seldi.

Jurnalis Malaka masih mendalami pernyataan bupati dan akan segera melaporkan ke pihak kepolisian. Pernyataan bupati Malaka tidak hanya menyinggung atau melecehkan reporter media cetak, online dan televisi yang sedang meliput atau bertugas di Kabupaten Malaka, akan tetapi menyebut wartawan sebagai profesi.

“Ini ada unsur pelecehan terhadap pers.
Kita akan dalami dan laporkan ke Polres Belu atau Polda NTT, sehingga para pejabat publik bisa lebih menghargai para pekerja pers,” tandasnya.

Bupati Malaka, Steanus Bria Seran hingga kini belum berhasil dikonfirmasi. (DianTimur/L6)