Gubernur NTT Tolak Rekomendasi KLHK Terkait Penutupan Taman Nasional Komodo

0
380

KUPANG- Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang melarang penutupan Taman Nasional Komodo ditolak gubernur NTT, Viktor Laiskodat.

Viktor menegaskan, pulau Komodo yang berada di Taman Nasional Komodo (TNK) Kabupaten Manggarai Barat tetap ditutup.
Penutupan Pulau Komodo direncanakan mulai Januari 2020, berlangsung selama satu tahun, dan hanya untuk tujuan konservasi.

Sedangkan pulau-pulau lainnya di kawasan itu yang juga terdapat satwa purba komodo (Veranus Komodoensis) tidak ditutup.

Laiskodat juga menolak laporan Tim Terpadu Pengkajian Pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Tujuan Wisata Alam Ekslusif yang dibentuk KLHK.

Salah satu rekomendasi tim tersebut ialah Pulau Komodo tidak perlu ditutup, karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar penutupan, ditinjau dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

“Kami akan buat kajian pembanding. Orang yang buat kajian itu orng bodoh semua,” ujar Viktor kepada sejumlah wartawan di Kupang belum lama ini.

Ia mengatakan, tim bentukan Kementerian LHK itu juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah NTT. Ia membenarkan Pulau Komodo di TNK Komodo adalah kewenangan pemerintah pusat, namun, degradasi komodo dan persoalan lainnya yang di pulau tersebut perlu dikritisi, karena selain sebagai kepala daerah, gubernur juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

“Selama Pak Presiden belum suruh saya berhenti saya tidak akan berhenti,” tegas Viktor.

Stop Wacana

Sementara itu, mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT, Winston Rondo mengapresiasi rekomendasi KLHK yang menolak penutupan TN Komodo oleh pemerintah NTT.

“Ini pertanda bahwa pemerintah pusat punya keberpihak jelas kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah pusat mendengar aspirasi dan tangis gelisah warganya,” ujarnya.

Ia mendesak agar keputusan itu segera difinalisasi oleh oleh gubernur NTT agar tidak ada lagi wacana dan aksi apapun yang mengganggu urusan penutupan pulau komodo dan relokasi warga.

“Biarkan rakyat NTT yang tinggal di pulau komodo bisa tidur tenang dan ikut aktif bersinergi membangun parawisata di komodo,” katanya.

Ia menambahkan, resep terbaik membangun parawisata di NTT sebagai prime mover pembangunan ekonomi hanya bisa dilaksanakan jika melibatkan rakyatnya sendiri sebagai pelaku wisata utama dan yang berdaulat diatas tanah kelahirannya sendiri. (DianTimur)