Proyek di Perbatasan Mosamasin Tak Diketahui Pemerintah Desa, Ilegal?

0
108

KUPANG- PT. Nindya Karya (Persero) selaku kontraktor pelaksana lanjutan pekerjaan pembangunan tahap ke 3 pekerjaan sarana penunjang pos lintas batas negara (PLBN) Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT ternyata tidak melaporkan kegiatan objek tersebut ke desa setempat selaku pemeintah daerah.

Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Dusun (Kadus) Alas Selatan Adam Fahik saat menghubungi media ini pada Rabu, 09/10/2019 melalui sambungan telepon.

Menurutnya, sejak proyek senilai Rp 93 milyar lebih itu dikerjakan Seluruh aparat Pemerintah Desa Alas selatan termasuk kepala dusun setempat tidak dilibatkan dalam kegiatan itu.
Sementara sebagai pemerintah desa yang menjadi penanggungjawab daerah seharusnya wajib mengetahui setiap kegiatan di daerahnya.

“Kami merasa bahwa Pemerintah Desa juga tidak ada arti di mata mereka tetapi kalau kena masalah berarti kami Pemerintah Desa yang terjun untuk menyelesaikan itu mohon bantuannya untuk liput dan beberkan itu,” ujar Kadus Alas Selatan melalui pesan singkat ke media ini,” Kamis (10/10/2019).

“Dahulu awal ada kegiatan dari kementerian mana saja kami aparat desa dilibatkan (diberikan Informasi) soal kegiatan apa saja yang dikerjakan, jadi kami bisa saja sebut ini adalah proyek ilegal,” tambahnya.

Menurutnya, kegiatan tahap ketiga ini telah berlangsung sekitar tiga bulan dengan kontraktor yang sama yakni PT. Nindya Karya seharusnya telah mengetahui sistem kerja yang sudah berjalan selama ini dilapangan.

Terkait material galian C yang diduga
ilegal menurut dia, bisa saja benar karena Pperusahaan milik negara itu tidak lagi mengambil material galian C di lokasi lama.
Dia mengaku jika pekerjaan proyek ini berbeda dengan sebelumya di tahap satu dan dua.

“Ini memang beda, apa karena kami tidak masuk dalam kegiatan proyek jadi kami tidak tau, tetapi sebagai aparat Desa harusnya kami tau semua yang dilakukan di lokasi proyek,” jelasnya.

Galian C Ilegal

Sebelumnya diberitakan, pekerjaan lanjutan tahap ke 3 pembangunan fasiltas penunjang di pintu Perbatasan Motamasin di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh PT Nindya Karya (Persero) kuat dugaan menggunakan material galian C Tanpa ijin alias Ilegal.

Material Galian C yang digunakan oleh Pt Nindya Karya selaku Kontraktor pelaksana, menggunakan material galian C bukan dari lokasi milik Perusahaan yang memiliki ijin galian c dari pemerintah Kabupaten Malaka.

Proyek lanjutan tahap ke tiga Pembagunan asrama (Mes) Pegawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) senilai Rp 93 milyar lebih yang bersumber dari dana APBN 2019 itu baru dikerjakan dua bulan itu mulai memuncukan sejumlah masalah.

Selain masalah penggunaan material galian C ilegal juga masalah tanah stadion Kobalima yang masih berstatus tanah Ulaiat dan masalah basecamp yang belum di miliki proyek.

Dugaan penggunaan material galian C ini mencuat setelah perusahaan BUMN milik Negara itu tidak melibatkan pengusaha lokal dalam mengeerjakan proyek itu.

Sementara itu Kepala proyek pembangunan asramq BNPP Motamasin Dony Prasetyo Kusuma yang dikonfirmasi media ini pada rabu, 09/10/2019 meminta wartawan sebaiknya ke lapangan untuk mengklarifikasi masalah tersebut. (DianTimur)

BACA JUGA :