Kisruh Hanura NTT, Gugatan Jimmi Sianto Kandas Lagi

0
241

Foto : Jimmi Sianto (ist)

KUPANG– Gugatan anggota DPRD NTT, Jimmy Sianto, kubu Syarifudin Sudding terhadap ketua partai Hanura NTT kubu Osaman Sapta Odang (OSO), Refafi Ga dan sekertaris, Siprianus Woka Ritan kembali kandas. 

Dalam putusan pengadilan tinggi nomor PT 69/PDT/2019/PT KPG Tanggal 6 Desember 2019, majelis hakim menyatakan permohonan banding, Jimmi Sianto tidak dapat diterima.

“Diberitahukan ke Lesly Anderson Lay, SH sebagai penasehat hukum kuasa terbanding 1-2, Refafi Gah selaku Ketua DPD Hanura NTT dan Siprianus Woka Ritan, sebagai sekertaris Hanura NTT, bahwa permohonan pembanding (Jimmi Sianto) dalam perkara nomor 308/PTTG/2018/PN KPG, tidak dapat diterima,” demikian putusan majelis hakim pengadilan tinggi Kupang.

BACA JUGA : https://www.diantimur.com/2018/12/04/diusulkan-paw-jimmi-sianto-gugat-pimpinan-dprd-ntt/#

Putusan ini, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 308/PTG/2018/PN/KPG. Majelis hakim juga menghukum penggugat membyar biaya perkara sebesar Rp150.000. 

Sebelumnya, anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Jimmy Sianto, kubu Sarifuddin Sudding, melayangkan gugatan terhadap Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno serta wakil ketua, Yunus Takandewa, Alexander Take Ofong dan Gabriel Beri Bina.

Jimmi juga menggugat pengurus partai Hanura NTT kubu Osaman Sapta Odang (OSO), Refafi Ga dan Siprianus Woka Ritan.

Gugatan Jimi itu menyusul adanya usulan surat pemberhentian antar waktu (PAW) dirinya oleh Partai Hanura NTT pimpinan Reffifa Ga.

Jimmi sianto melalui kuasa hukumnya, Fransico Bernando Bessi, mengatakan inti gugatan yang ia sampaikan adalah karena merasa hak-haknya sebagai anggota DPRD NTT telah dilecehkan.

“inti gugatan saya yang pertama adalah kerena pa Jimi Sianto sebagai angota DPRD NTT merasa hak-haknya telah dilecehkan oleh pengurus Hanura NTT fersi kubu Oso,” kata Sisko besi.

Sisko menjelaskan, secara nasional perseteruan dalam tubuh partai Hanura telah dimenangkan oleh kubu yang diikuti Jimi Sianto yaitu kubu milik Sarafuddin melalui putusan PTUN di Jakarta. Meski menurutnya putusan itu belum bisa dilaksanakan dengan pertimbangan pencalonan dan pengkaderan partai Hanura seluruh Indonesia.

“Melalui Putusan PTUN di Jakarta baik pada ingkat pertama hingga tingkat banding, perkara ini telah dimenangkan oleh kubu milik pa Jimmi,” kata Sisko.

BACA JUGA : http://www.diantimur.com/2019/08/20/majelis-hakim-tolak-gugatan-jimmy-sianto/

Menurut sisko, pihaknya juga telah mengantongi bukti surat putusan PTUN di Jakarta yang dimenangi kubu Sarafuddin.

“Ada suratnya juga dari PTUN yang telah bersurat ke depertemen kami, terkait dengan putusan PTUN di Jakarta yang memenangkan kubu pa Jimmi dalam hal ini kubu fersi Sarafuddin Suddin.

“Dasar-dasar itu yang kami gunakan dalam gugatan kami,” katanya.

Salahi Aturan

Menurut Sisko surat usulan itu menyalahi tata tertib di DPRD NTT. Dalam tatib DPRD NTT no 1 tahun 2018 pasal 18 ayat 3 menerangkan setiap fraksi di DPRD berangotakan paling sedikit mesti sama dengan jumlah komisi.

Ia beransumsi DPRD NTT memiliki 5 komisi maka setiap fraksi mesti terdiri dari 5 kursi pula. Dan apabila Jimi Sianto dikeluarkan, Lanjut Sisko, Fraksi partai Hanura tidak lagi memmenuhi Qorum.

Sisko menambahkan, dasar lain dari gugatan kliennya itu karena adanya asas Erga Omnes dalam perkara tersebut.

Karena itu ia meminta kepada unsur pimpinan DPRD NTT yang juga merupakan pihak yang digugatnya untuk tidak memperoses surat usulan PAW kliennya.

“Terhadap pimpinan DPRD NTT yang juga kami gugat, untuk tidak memperoses surat-surat yang diusul pengurus partai Hanura NTT dalam hal ini saudara Refafi Ga,” pungkas Sisko. (Dian)