oleh

Aksi Tak Terpuji Gubernur NTT Saat Sidang Paripurna

Kupang– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat membentak salah satu anggota DPRD NTT, Noviyanto Umbu Pati Lende lantaran melakukan interupsi saat sidang paripurna, Senin (17/9/2018).

Aksi bentak itu terjadi saat sidang paripurna DPRD NTT dengan agenda Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018, di ruang sidang utama, Kantor DPRD NTT.

Viktor membentak Noviyanto saat menginterupsi dan menyampaikan beberapa hal terkait materi sidang. Aksi itu diredam Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang memimpin paripurna dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Dilansir penatimor.com, anggota DPRD NTT, Noviyanto Umbu Pati Lende mengatakan, aksi yang dilakukan gubernur kepadanya adalah yang pertama terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang gubernur bebas melakukan aksi bentak dan memarahi wakil rakyat yang sedang memberikan pendapat di forum sidang resmi dewan.

“Saya ini anggota dewan dan wakil rakyat, masa saya dibentak saat menyampaikan pendapat saya soal materi sidang. Kan aneh dan menurut saya ini baru pertama terjadi di Indonesia,” katanya.

Sekertaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dari aspek mekanisme, pemerintah yang dalam hal ini gubernur, baru bisa menyampaikan pernyataan atas pernyataan anggota dewan setelah mendapat kesempatan dari pimpinan sidang yang dalam hal ini Ketua DPRD NTT. Mekanisme ini sudah baku dan berlaku umum.

“Nah yang terjadi hari ini gubernur langsung lakukan aksi membentak saya. Bahkan dia menyapa saya dengan kata ‘kau’ yang tak lazim. Ini apa,” katanya.

Secara kelembagaan, lanjut Noviyanto aksi gubernur itu telah merendahkan martabat lembaga DPRD NTT termasuk masyarakat yang ada di provinsi ini.

“Saya kan duduk di sini atas amanat rakyat. Jika saya diperlakukan seperti ini maka saya sudah dilecehkan dan itu artinya rakyat juga dilecehkan,” kata Anggota DPRD daerah pemilihan Sumba itu.

Hal senada disampaikan anggota DPRD lainnya Yohanes Rumat. Anggota DPRD asal daerah pemilihan Manggarai itu menyatakan kekesalan terhadap aksi gubernur itu. Dia menyatakan sebagai mitra, aksi gubernur itu akan menciptakan preseden buruk bagi hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif.

Dia menyampaikan, mekanisme penolakan atau ketidak setujuan eksekutif terhadap pernyataan anggota dewan tersedia. Dan penyampaiannya tentu diatur melalui tata tertib persidangan. “Jika yang dilakukan demikian maka apa yang bisa diharapkan dalam hubungan antarlembaga ini,” katanya.

Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif sesuai aturan berada sejajar dan tak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Karena itu harus ada saling menghargai. “Kalau dengan anggota dewan saja seolah ada yang lebih tinggi dan lebih rendah lalu masyarakat kita tempatkan di sisi mana,” katanya.

sumber : penatimor.com

loading...