oleh

Gugatan Ditolak, Jimmy Sianto Banding

KUPANG– Gugatan anggota DPRD NTT, Jimmy Sianto, kubu Syarifudin Sudding terhadap pengurus partai Hanura NTT kubu Osaman Sapta Odang (OSO), Refafi Ga dan Siprianus Woka Ritan tidak diterima majelis hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang diketuai, A. A Made Aripati Nawaksara, SH, MH menyatakan, seluruh gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selain menolak gugatan, hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menurut pertimbangan majelis hakim, gugatan yang dilayangkan penggugat prematur karena belum diselesaikan internal partai. Masalah yang diajukan, menurut hakim, termasuk dalam sengketa partai politik sesuai pasal 32 UU Partai Politik, sehingga terlebih dahulu harus diajukan ke mahkamah partai.

Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Jimmy, Fransisco Bernando Besi mengaku menghormati putusan majelis hakim. Meski demikian, pihaknya memastikan akan mengambil upaya hukum banding. 

“Pastinya, kita banding,” ujar Sisco.

BACA JUGA : http://www.diantimur.com/2019/08/20/majelis-hakim-tolak-gugatan-jimmy-sianto/

Menurut dia, upaya banding itu diambil karena pertimbangan hakim tentang tidak adanya bukti-bukti penyelesaian di mahkamah partai tidak sesuai bukti yang telah diajukan.

“Kita sudah ajukan bukti putusan PTUN sengketa kedua belah pihak, baik pengadilan PTUN Jakarta maupun pengadilan tinggi PTUN Jakarta, karena itu sikap kami, banding,” tegasnya.

Meski kliennya yang sudah tidak lagi terpilih menjadi anggota DPRD NTT, Sisco mengaku persoalan itu akan terus berproses.

“Itu persoalan yang berbeda. Tetapi secara aturan, sengketanya dari pusat dan kami menang dan diluar proses hukum, klien saya tidak akui proses kepengurusan mereka (OSO). Kami ini dua orang yang sangat jauh berbeda,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua tim hukum DPD Partai Hanura NTT, Lesly Anderson Lay mengatakan, putusan majelis hakim itu termasuk gugatan Jimmy Sianto terhadap Anwar Pua Geno, Ketua DPRD NTT sebagai tergugat tiga, Wakil Ketua DPRD NTT atas nama Yunus Takandewa sebagai tergugat empat, Aleksander T Ofong sebagai tergugat lima dan Gabriel Beri Bina sebagai tergugat enam.

“Putusan itu berlaku untuk seluruh tergugat, artinya semuanya tidak diterima majelis hakim. Jadi intinya, majelis hakim mengabulkan eksepsi kami sebagai tergugat yaitu gugatan penggugat dinyatakan prematur karena tidak lalui mahkmah partai,” tandasnya.

Ia menambahkan, secara organisasi putusan itu akan segera dilaporkan ke Ketua DPD Partai Hanura NTT dan pengurus partai secara berjenjang hingga DPP. (Dian/L6)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.