oleh

Polda NTT Terima 1 Laporan Kasus Penculikan Perempuan dengan Modus Kawin Tangkap


KUPANG– Kapolda NTT, Irjen Pol. Hamidin mengaku menerima satu laporan kasus penculikan perempuan di Kabupaten Sumba Tengah. 

“Ada satu laporan polisi dan sedang ditangani, tetapi jika kedua belah pihak mau damai kita hargai,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/7/2020).

Menurut dia, laporan pidana kasus penculikan anak perempuan bawah umur itu tidak ada kaitan dengan adat atau mahar. 

“Soal adat atau mahar itu masalah lain. Jika melanggar pidana akan diproses hukum. Tetapi kita fleksibel, jika ada restorasi justice, kita hargai itu,” katanya. 

Sebelumnya, pada pertengahan Juni 2020, sebuah video praktik kawin tangkap dilakukan sekelompok pemuda di Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah membuat heboh jagat maya. Seorang perempuan 21 tahun ditangkap di rumah tetangganya.

Budaya kawin tangkap ini mendapat reaksi keras Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emilia Nomleni. Ia meminta, praktik kawin paksa di Pulau Sumba harus dihentikan. Dia menganggap, praktik kawin tangkap sangat merendahkan kaum perempuan. 

“Bagi saya praktik kawin tangkap atas nama apapun harus segera dihentikan karena ini merupakan tindakan melanggar hukum dan merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/6/2020). 

Ia mengatakan, bisa saja praktik kawin tangkap di Sumba itu tidak hanya terjadi pada perempuan cukup umur, tetapi juga pada anak, karena memang tidak pernah tahu perempuan-perempuan itu usianya berapa saat diiculik.

Kawin tangkap bagi masyarakat di pedalaman Pulau Sumba, seperti di wilayah Kodi dan Wawewa menganggap, merupakan tradisi turun temurun yang tak bisa dihilangkan walaupun hal tersebut merendahkan martabat kaum perempuan di daerah itu.

Menurut dia, terjadinya kesepakatan nikah antar orangtua kedua belah pihak tanpa ada persetujuan sang anak saja itu sudah melanggar hukum, apalagi ini dilakukan tanpa ada persetujuan antara orangtua dan si perempuan yang diculik.

BACA JUGA:   Bank Bukopin Kupang Diduga Gelapkan Uang Nasabah, Rp 3 Miliar Raib dari Rekening

Ia mengaku, masalah kawin tangkap juga sudah dibicarakan dengan seluruh anggota dewan sejak sebelum adanya pandemi Covid-19.

“Waktu itu saya sempat minta sama sama teman-teman di DPRD akan bersama-sama mencari jalan keluar dari praktik tersebut, namun pembahasan soal kawin tangkap di Sumba itu belum terlaksana karena adanya pandemi Covid-19 ini,” ujarmya.

Masyarakat NTT sendiri, katanya, sangat menjunjung tinggi budaya, karena hal tersebut adalah warisan nenek moyang. Namun jika budaya warisan itu justru salah dan lebih banyak merugikan, maka harus dihilangkan.

Perlu peran dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, wakil rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sesepuh yang ada di pulau Sumba tersebut, untuk menjelaskan soal praktik kawin tangkap yang sudah tidak relevan lagi saat ini. (Dian)

loading...